Rektor Unwiku : Kebijakan tidak wajib skripsi bersifat opsional

Minggu, 10 September 2023 06:00 WIB

Ketua Yayasan Wijayakusuma Purwokerto H Kaboel Suwardi (kiri) secara simbolis menyerahkan Graha Justitia kepada Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto Dr H Heru Cahyo pada peresmian gedung baru Fakultas Hukum Unwiku, Purwokerto, Sabtu (9/9/2023). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Rektor Universitas Wijayakusuma (Unwiku) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Dr Heru Cahyo mengatakan kebijakan tidak wajib skripsi bersifat opsional bagi mahasiswa strata satu (S1) dan diploma empat (D4).

"Kami belum mendiskusikan untuk bagaimana baiknya ke depan. Namun, kebijakan itu bersifat opsional," kata Heru saat ditemui usai peresmian gedung baru Fakultas Hukum Unwiku "Graha Justitia" di Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, Sabtu.

Dalam hal ini, kata dia, mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi bisa melalui jalur skripsi dan bisa juga tidak melalui jalur skripsi.

Menurut dia, hal itu disebabkan pihaknya menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan akademik.

"Sehingga mau tidak mau, bahwa untuk kegiatan skripsi itu apabila nanti ada yang melanjutkan pendidikan dan kegiatan-kegiatan lain mestinya juga harus ada pengisian karya ilmiah," katanya.

Terkait dengan Graha Justitia yang baru diresmikan, Heru mengatakan pembangunan gedung tersebut sebenarnya dimulai pada tahun 2000 namun sempat terhenti dan baru dilanjutkan pada tahun 2023 hingga akhirnya dapat diselesaikan pembangunannya.

Menurut dia, gedung tiga lantai tersebut akan digunakan untuk kegiatan akademik bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum.

"Insya Allah tahun 2024 untuk kegiatan program Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum," katanya.

Sebelum Graha Justitia dibangun, kata dia, kegiatan perkuliahan Fakultas Hukum menempati gedung yang berada di bagian depan kampus.

Dengan adanya gedung baru tersebut, lanjut dia, pihaknya termotivasi dan mempunyai spirit dalam rangka melahirkan ide-ide maupun gagasan-gagasan yang inovatif untuk hukum yang berkeadilan.

"Di samping itu kita juga perlu untuk peningkatan akademik di bidang SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) karena itu memang untuk kegiatan edukasi, maka setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk melaksanakan SPMI," kata Heru.