Pemkot Pekalongan bangun hunian 20 warga terdampak program pemerintah

Selasa, 16 Januari 2024 16:30 WIB

Petugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sedang melakukan pengecekan lahan yang akan dibangun hunian baru bagi warga terdampak proyek sungai Lodji. (ANTARA/HO-Humas Kota Pekalongan)

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, siap membangun hunian baru pada 20 warga Kelurahan Krapyak yang terdampak proyek program pemerintah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Andrianto di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan untuk dibangun menjadi komplek perumahan baru bagi warga yang dulunya bertempat tinggal di bantaran sungai Lodji.

"Pembangunan rumah baru bagi 20 keluarga warga terdampak proyek ini bisa dimulai 2024. Kami sudah mendapat undangan dari Pemprov Jateng terkait rapat teknis pembangunan rumah baru pada warga terdampak program pemerintah," katanya.

Menurut dia, sebelumnya, pihaknya melakukan program "Tuku Lemah Oleh Omah (beli tanah dapat rumah)" ini ditandai dengan pelaksanaan penandatangan fasilitas pada warga terdampak program pemerintah yang berkolaborasi dengan pemkot, Pemprov Jateng, lembaga sosial, dan lembaga keuangan dari BKK Joglo.

Pada pembagian tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng akan bertanggung jawab membantu pembangunan rumah sedang pemkot terlibat dalam pekerjaan seperti pembangunan talud sekitar lahan, pengerasan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, dan sanitasi.

"Saat ini, sejumlah pekerjaan konstruksi sudah dimulai, termasuk pemasangan talud di sekitar lahan, pengurukan, dan pemadatan tanah," katanya.

Andrianto mengatakan sebelum pelaksanaan relokasi dimulai, pihaknya akan mengurus berbagai izin yang diperlukan seperti perizinan pendirian bangunan, penyesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan regulasi lainnya.

Langkah tersebut diambil, kata dia, untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan relokasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dari relokasi ini, warga secara swadaya membeli tanah namun proses sertifikatnya dibantu oleh kantor BPN. Adapun kami akan membantu prasarana dan sarana utilitas umum seperti jalan, saluran, sanitasi, dan dari Pemprov Jateng membantu membangunkan rumah barunya," katanya.

Baca juga: PUPR: Komitmen bersama menuju hunian vertikal adalah keharusan