Kemenag: Hampir 100 persen madrasah se-Jateng terapkan Kurikulum Merdeka

Sabtu, 27 Juli 2024 17:47 WIB

Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Sosialisasi Pelaksanaan KMA Nomor 450 Tahun 2024 dalam upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. ANTARA/HO-Kemenag

Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Sosialisasi Pelaksanaan KMA Nomor 450 Tahun 2024 dalam upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan.

Rapat koordinasi yang berlangsung melalui zoom meeting pada Rabu,(24/7/24) tersebut dibuka oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah Ahmad Faridi yang memberikan arahan mengenai pentingnya bagi stakeholder memahami dan mengimplementasikannya (KMA No 450 Tahun 2024) untuk meningkatkan kualitas peserta didik agar lebih ideal.

Isi dari KMA Nomor 450 Tahun 2024 sama dengan Permendikbud yang ditambah dengan kekhasan tertentu dan menjadi dasar untuk kurikulum nasional atau Kurikulum Merdeka.KMA ini akan diikuti dengan beberapa pedoman antara lain Panduan P5RA, Panduan Kurikulum Madrasah, Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Pilihan dan Panduan Pembelajaran dan Penilaian (assessment).

“Sementara ini berdasarkan peraturan yang berlaku, madrasah tetap belajar selama enam hari, namun khusus di Hari Sabtu, saya minta agar di setiap madrasah dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, jangan kasih mereka pembelajaran yang berat dan pulangnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan hari biasa,” pesan Faridi.

Selain itu, ia juga menyampaikan Kurikulum Merdeka menjadikan siswa lebih kreatif, karenanya peran guru sangat penting dituntut untuk selalu berinovasi agar dapat mendorong semangat belajar siswa.

Ketua Tim Kurikulum Pendidikan Madrasah Juair menambahkan seluruh Madrasah yang ada di Jawa Tengah 99,6 persen sudah menggunakan Kurikulum Merdeka, sedangkan sisanya belum bisa menerapkan karena masih baru dalam mendapatkan ijin operasional.

“Ini merupakan bentuk soliditas dari semua pihak untuk melancarkan program kurikulum tersebut, sehingga hampir 100 persen madrasah bisa mengikuti. Hanya 0,4 persen madrasah yang belum bisa mengikuti karena madrasah tersebut baru menerima ijin operasional (ijop), sehingga belum bisa mengikuti, namun akan tetap kami usahakan,” kata Juair.