200 pejabat keuangan Pemkot Magelang bimtek pengelolaan keuangan daerah
Kamis, 26 September 2024 12:08 WIB
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Magelang Anita Diah Lestari dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis, mengatakan bimtek ini untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan teknis serta memperbaharui pemahaman pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem itu menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat.
Peserta bimtek itu, yakni para kepala OPD Pemkot Magelang selaku pengguna anggaran, pengelola keuangan di masing-masing OPD yang terdiri atas kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, penyusun laporan keuangan dan bendahara pengeluaran/penerimaan serta pengelola pendapatan dan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang.
Ia mengatakan bahwa bimtek itu sebagai wajib dijalani setiap pejabat pengelola keuangan untuk memahami ketentuan dan kaidah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat pengelola keuangan daerah.
"Tujuannya agar dapat terwujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku," katanya pada pembukaan bimtek di Borobudur Hall Hotel Puri Asri Magelang, Selasa (24/9).
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan perlunya keberanian dan kecermatan dalam penganggaran.
Dia juga menegaskan tentang pentingnya memperhatikan pedoman dalam membuat program dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
"Dibutuhkan seseorang yang memotivasi untuk membuat loncatan besar, pelayanan-pelayanan yang hebat. Untuk itu diperlukan berbagai inovasi," katanya.
Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Simon Saimima memberikan apresiasi kepada Pemkot Magelang yang telah melakukan pengelolaan keuangan secara baik.
"Kami mencatat untuk pengelolaan keuangan dan hasil opini dari BPK juga sudah mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam delapan tahun berturut-turut," ujarnya.
Pewarta : M. Hari Atmoko
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2024