Kemenkop optimalkan LPDB untuk peningkatan fasilitas penggilingan padi

Kamis, 16 Januari 2025 18:43 WIB

Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono pada Musyawarah Nasional Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) 2025 melihat miniatur mesin pengering gabah di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengoptimalkan lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB) untuk peningkatan fasilitas penggilingan padi.

"Sebagai wujud kepedulian Pak Prabowo pada koperasi, kami dalam rapat terbatas minggu lalu mendapatkan tambahan anggaran untuk Kemenkop sebesar Rp10 triliun dan akan kami salurkan melalui LPDB," kata Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Musyawarah Nasional Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) 2025 di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Terkait dengan Perpadi, dikatakannya, usai munas pihaknya akan segera mengadakan rapat dengan seluruh direksi LPDB untuk mendukung supaya LPDB bisa membantu kegiatan anggota Perpadi di seluruh Indonesia.

"Sayangnya LPDB ini 100 persen pembiayaannya hanya kepada koperasi. Kalau ada dari teman-teman Perpadi yang sudah punya koperasi akan lebih mudah kami bantu, sedangkan yang belum punya koperasi kami menyarankan agar dibentuk koperasi," katanya.

Dengan fasilitas pembiayaan tersebut, pihaknya berharap Kementerian Koperasi bisa merevitalisasi KUD-KUD yang ada di daerah dan akan dilengkapi dengan alat bantu dryer atau pengering.

"Dryer harus diperbanyak di seluruh Indonesia dalam rangka untuk bisa meningkatkan kualitas hasil gabah dari petani kita dan membantu Bulog untuk bisa menerima kualitas yang sesuai dengan kriteria. Minimal kadar air harus 14 persen, butir patah 25 persen, dan menir 2 persen," katanya.

Ia juga berharap fasilitas tersebut bisa menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Astacita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Yang pasti tahun ini Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan sudah menyiapkan dan menginstruksikan kepada kami semua untuk insyaallah pada 2025 pemerintah Indonesia tidak akan impor beras lagi, tapi konsekuensinya adalah kita harus secara cepat, secara aktif memobilisasi pengadaan beras di dalam negeri," katanya.

Ia mengatakan, fasilitas pembiayaan dari LPDB juga dapat dimanfaatkan oleh koperasi di desa untuk ikut menyalurkan pupuk ke petani.

"Silakan teman-teman Perpadi mungkin di sana Gapoktan membentuk badan kooperasi di daerahnya dan kami akan mulai di saat sekarang untuk 6.000 koperasi di desa yang ikut menyalurkan pupuk," katanya.

Ia mengatakan, dengan cara tersebut akan mempercepat proses distribusi pupuk subsidi sampai di tangan petani.

"Kemarin skema penyaluran pupuk agak muter-muter jadi nggak nyampe-nyampe, terlalu banyak mata rantai distribusinya sehingga petani tidak mendapatkan pupuk tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran hingga akhirnya terjadi penurunan produksi," katanya.

Dengan skema baru nantinya pupuk akan langsung terdistribusi ke pengguna terakhir sehingga pemerintah akan tahu jumlah pupuk yang disalurkan ke petani.

"Dengan begitu kami bisa hitung berapa setara gabah dan berasnya. Kalau kemarin kita tidak bisa menghitung tiba-tiba pemerintah impor beras. Kalau sekarang tidak lagi, karena kita sudah tahu berapa jumlah pupuk yang tersebar di petani kita. Oleh karena itu, saran saya agar anggota Perpadi dengan Gapoktan segera membuat koperasi sehingga kami akan bantu dengan LPDB dari sistem pembiayaannya," katanya.

Baca juga: Pengelola SPPG di Boyolali anggarkan Rp1,2 miliar untuk MBG sebulan