Menteri PANRB tegaskan reformasi birokrasi dukung kesejahteraan masyarakat

Senin, 24 Februari 2025 21:13 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberi keterangan pers di Magelang, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Kemendagri

Magelang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menteri PANRB di Magelang, Senin, mengemukakan bahwa birokrasi merupakan mesin yang dapat mendukung pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepala daerah agar memperhatikan berbagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Rini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut administrasi, melainkan merupakan langkah reformasi pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari membangun struktur kelembagaan, manajemen kinerja, bisnis proses, hingga pelayanan publik yang memanfaatkan transformasi digital.

"Kami melakukan secara holistik ini agar birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat," kata Menteri PANRB saat menjadi pembicara pada retret/pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ia mengutarakan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini mengingat banyaknya unit pelayanan publik yang berada di daerah daripada di pemerintah pusat.

Hal itu, kata dia, menandakan bahwa pemda merupakan pemberi layanan publik yang terdekat dan terbanyak kepada masyarakat.

"Jadi, baik tidaknya layanan kepada masyarakat itu tercermin dari birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik makin tinggi. Mereka menginginkan agar layanan berlangsung cepat dan mudah mengaksesnya.

Apabila pemda tidak dapat memenuhi harapan tersebut, kata dia, akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan yang prima akan lebih dipercaya dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

"Pemimpin daerah tentunya menjadi panglima tertinggi di daerah dalam memimpin reformasi birokrasi," tegasnya.

Menteri PANRB menekankan bahwa mewujudkan reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga komitmen dan arahan yang jelas dari para pemimpin, termasuk kepala daerah.

Menurut dia, keberhasilan kepala daerah dalam memimpin reformasi birokrasi akan membangun stabilitas politik dan menghasilkan layanan publik yang baik. Lebih dari itu, langkah ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.