Rekonsiliasi Dualisme Raja di Depan Mata

Keluarga dan kerabat keraton juga terus mendorong terlaksananya rekonsiliasi demi menyelamatkan keraton dari Dinasti Mataram , baik dalam bentuk bangunan fisik mapun nonfisik.

"Rekonsiliasi merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan keraton. Kami mengharapkan kedua raja itu segera bertemu dan membicarakan masa depan keraton. Pertemuan-pertemuan kedua raja itu juga sudah dilakukan untuk membicarakan masalah dualisme raja. Hasil pembicaraan itu tampaknya sudah berada di depan mata," kata juru bicara keluarga Keraton Surakarta, KRH Bambang Pradotonagoro.

Sebagaimana diketahui, setelah Paku Buwono XII mangkat pada 2004, dua putranya naik tahta sebagai penerus dengan gelar Paku Buwono XIII Hangabehi, tinggal di dalam Keraton Kasunanan Hadiningrat dan Paku Buwono XIII Tedjowulan berada di luar keraton yang tinggal di rumah Kota Barat Solo.

Masing-masing mengklaim sebagai pewaris tahta yang sah.

Bambang menegaskan bahwa jika masalah kepemimpinan dalam Keraton Surakarta itu bisa diselesaikan, berbagai masalah di dalam keraton itu pasti teratasi.

Saat ini, Keraton Surakarta menghadapi banyak masalah. Secara fisik, bangunan-bangunan keraton banyak yang rusak dan perlu segera direhabilitasi.

Dana bantuan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemkot Surakarta, sering tersendat karena adanya dualisme kepemimpinan di keraton.

Lebih dari itu, dualisme raja sebagai pemimpin dan pengayom budaya Jawa dan sumber panutan masyarakatnya membuat kebingungan masyarakat.

Sehingga, kewibawaan keraton pun dikhawatirkan semakin pudar di mata masyarakat.

"Dualisme ini sudah berlangsung sekitar hampir delapan tahun. Jika tidak segera diselesaikan, rakyat akan semakin bingung," kata Bambang.

Wacana rekonsiliasi ini sebelumnya juga telah ditanggapi oleh Paku Buwono XIII Tedjowulan.

Bahkan Sinuhun mengaku siap menjadi wakil raja, mendampingi Paku Buwono XIII Hangabehi, demi mengakhiri dualisme kepemimpinan tersebut.

"Sinuhun Tedjowulan tak minta syarat apa-apa, hanya ingin ketemu dengan Sinuhun Hangabehi dan rukun kembali. Setelah itu, silakan mau bikin bagaimana terserah kedua sinuhun," paparnya.

Bahkan, andai Tedjowulan dijadikan wakil raja pun, kata Bambang, dipastikan hal itu tak masalah. Yang terpenting, ada kesamaan sikap kedua belah pihak untuk bersama-sama membangun Keraton.

Rekonsiliasi dualisme raja ini sebenarnya sudah berada "di depan mata" yang nantinya ada lima tahapan penandatanganan untuk melakukan tersebut pertama penandatanganan antara kedua raja Paku Buwono XIII Hangbehi dan Paku Buwono XIII Tedjowulan di hadapan Wali Kota Surakarta, Gubernur Jawa Tengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan terakhir di hadapan Ketua DPR Pusat.

Bambang mengatakan, semua itu telah dipersiapkan dan tinggal melaksanakan. Paku Buwono XIII Hengabehi sudah setuju begitu pula Paku Buwono XIII Tedjowulan juga sudah tidak ada masalah.

Siap kembali
Paku Buwono XIII Tedjowulan mengatakan pihaknya telah siap melakukan rekonsiliasi dengan Paku Buwono XIII Hangabehi.

Tedjowulan juga siap kembali ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Bersatunya dua raja ini, setelah mendapatkan dorongan kuat dari pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan di Kota Solo.

Selain itu juga karena keprihatinannya setelah melihat kondisi keraton yang saat ini kurang terurus.

"Saya dan Hangabehi adalah dwitunggal yang saling menguatkan. Siapa yang menghalang-halangi rekonsialiasi ini, mereka akan berhadapan dengan pemerintah," kata Tedjowulan.

Dalam pekan ini, Tedjowulan bakal mempertemukan semua putra mendiang Paku Buwono XII untuk membahas masa depan keraton.

Putra-putra itu di antaranya KGPH Hadi Prabowo, KGPH Puspo Hadikusumo, KGPH Puger, KGPH Dipokusumo, KGPH Benowo, GP Suryo Wicaksono.

Tedjowulan memastikan sebelum akhir bulan ini akan kembali ke dalam keraton.

Sebagaimana komitmen awalnya, ia tetap memosisikan diri sebagai wakil raja dan Hangabehi tetap sebagai raja.

"Soal aturan, nanti dibahas setelah semua keluarga berkumpul," katanya.

Jangka panjang dari terwujudnya rekonsiliasi tersebut, kata Tedjowulan, ialah terciptanya tritunggal, yakni Kraton, Mangkunegaran dan Pemerintah Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta menyambut baik adanya rekonsiliasi dualisme raja di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Apabila itu yang dimau oleh para petinggi di Keraton Kasunan itu sangat bagus dan Pemkot Surakarta sangat mendukungnya.

"Rekonsiliasi dualisme raja yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu akan sangat memudahkan Pemkot Surakarta dalam memberilkan bantuan dana hibah untuk pengembangan keraton," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta Boedi Soeharto.

Pemkot Surakarta dalam tahun 2011 lewat APBD telah memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp300 juta, tetapi belum bisa dicairkan karena terbentur adanya dualisme kepemimpinan di keraton tersebut, dan untuk tahun ini juga dianggarkan dana sebesar Rp300 juta lagi.

Dana hibah itu semua masih belum bisa cair baik yang berasal dari Pemkot Surakarta, Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, karena terkendala adanya dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan Surakarta itu.

"Saya tidak mengerti besarnya dana hibah dari Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, tetapi yang jelas itu ada dana hibah untuk Keraton Kasunanan Surakarta. Ya kalau untuk Pemkot Surakarta sendiri ada Rp300 juta untuk tahun 2011 yang belum diambil dan tahun ini juga dianggarkan sebesar Rp300 juta," kata Boedi.

Pewarta : Joko Widodo
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2025