Tantowi: Kampanye Prabowo-Hatta Andalkan Kesantunan

Rabu, 18 Juni 2014 18:58 WIB

Tantowi Yahya

"Kami mengedepankan kesantunan, memberikan penghormatan pada pihak lain, dan menawarkan program-program kami yang unggul. (Kampanye, red.) Bersifat tidak 'menyerang'," katanya di Semarang, Rabu.

Hal itu diungkapkannya saat "Bedah Visi-Misi dan Rekam Jejak Calon Presiden dan Calon Presiden 2014" yang diprakarsai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro Semarang dan Pol-Tracking Institute.

Atas dasar itulah, politikus Partai Golkar itu enggan mengomentari tentang revolusi mental yang menjadi program pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ditanyakan salah satu panelis dalam diskusi tersebut.

Menurut dia, sebenarnya persoalan bangsa Indonesia sekarang ini bermuara pada pendidikan, termasuk penyebab maraknya korupsi, pelanggaran hukum, termasuk mudahnya rakyat membeli barang-barang bajakan.

"Ini kan bagian dari industri kreatif. Saya ini pemusik dan pencipta lagu. Sedih kalau orang lebih memilih membeli kaset atau VCD bajakan. Kenapa orang-orang lebih memilih membeli barang bajakan?," katanya.

Muaranya sebenarnya pada pendidikan, kata dia, salah satunya mengajarkan orang untuk menghargai hak-hak orang lain, sebab membeli barang-barang bajakan sama saja tidak menghargai hak orang lain.

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, ia mengapresiasi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini yang telah membuktikan kegigihan memberantas korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hanya di zaman SBY, banyak wali kota, bupati, bahkan menteri yang masuk penjara karena korupsi. Bahkan, besannya saja juga masuk penjara. Capaian-capaian emas semacam ini akan kami lanjutkan," kata Tantowi.

Sementara itu, juru bicara tim pemenangan pasangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan sebenarnya penyebab berbagai persoalan, termasuk kepastian hukum dikarenakan "ketidakhadiran" negara.

"'Ketidakhadiran' negara di masyarakat memengaruhi kewibawaan negara, wibawa menjadi lemah. Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan perlindungan hukum," kata politikus Partai Nasional Demokrat tersebut.

Diskusi itu dimoderatori Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, dan menghadirkan tiga panelis, yakni pakar hukum Undip Prof Suteki, Pembantu Rektor III Undip Warsito, dan Presiden BEM Undip Taufik Aulia Rahmat.