TNI-AD dan TDRM Selalu Koordinasi Keamanan Perbatasan
Senin, 18 Agustus 2014 12:15 WIB
Wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia (istimewa)
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Dicky Wainal Usman usai menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-69 Kemerdekaan RI di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu, mengklaim telah bekerja sama dengan TDRM untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Kami (Kodam VI Mulawarman) telah bekerja sama dengan TDRM (Malaysia) untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan," katanya.
Terkait dengan adanya peristiwa penembakan di wilayah Malaysia yang belum diketahui penyebabnya itu, dia menegaskan, perlu melihat kasus tersebut pihak mana yang melakukan kesalahan.
Ia mengatakan, setiap pertemuan dengan pimpinan TDRM (Malaysia) selalu menyampaikan agar tidak sampai melukai hati warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah perbatasan kedua negara tersebut.
Soal kerja sama itu, kata dia , berjalan lancar melalui perwakilan masing-masing sehingga hubungan persaudaraan TNI AD dengan TDRM cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita selalu membangun komunikasi antara TNI AD dengan TDRM melalui perwakilan masing-masing," ujar dia.
Berkaitan dengan adanya sejumlah patok perbatasan yang mengalami kerusakan dan hilang, Dicky Wainal Usman menegaskan, seringkali berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk bersama-sama memperbaikinya.
Berkat kerjasama yang baik antara TNI AD dengan TDRM, katanya, maka segala persoalan yang terjadi berkaitan dengan kepentingan keamanan kedua negara langsung ditindaklanjuti melalui diskusi dalam satu pertemuan.
"Jika ada permasalan atau perselisihan yang berkaitan dengan keamanan perbatasan dapat diketahui melalui satelit pengintai yang dimiliki, kata dia.
"Kami (Kodam VI Mulawarman) telah bekerja sama dengan TDRM (Malaysia) untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan," katanya.
Terkait dengan adanya peristiwa penembakan di wilayah Malaysia yang belum diketahui penyebabnya itu, dia menegaskan, perlu melihat kasus tersebut pihak mana yang melakukan kesalahan.
Ia mengatakan, setiap pertemuan dengan pimpinan TDRM (Malaysia) selalu menyampaikan agar tidak sampai melukai hati warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah perbatasan kedua negara tersebut.
Soal kerja sama itu, kata dia , berjalan lancar melalui perwakilan masing-masing sehingga hubungan persaudaraan TNI AD dengan TDRM cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita selalu membangun komunikasi antara TNI AD dengan TDRM melalui perwakilan masing-masing," ujar dia.
Berkaitan dengan adanya sejumlah patok perbatasan yang mengalami kerusakan dan hilang, Dicky Wainal Usman menegaskan, seringkali berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk bersama-sama memperbaikinya.
Berkat kerjasama yang baik antara TNI AD dengan TDRM, katanya, maka segala persoalan yang terjadi berkaitan dengan kepentingan keamanan kedua negara langsung ditindaklanjuti melalui diskusi dalam satu pertemuan.
"Jika ada permasalan atau perselisihan yang berkaitan dengan keamanan perbatasan dapat diketahui melalui satelit pengintai yang dimiliki, kata dia.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017