"Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi jika tidak bisa mengambil keputusan? Walk out adalah keputusan saya dan bukan perintah SBY," katanya dalam konferensi pers di gedung DPP Partai Demokrat di Jakarta, Senin.

Menurut penilaiannya hal tersebut dilakukan akibat tidak adanya kekompakan terhadap anggota koalisi lain terhadap 10 syarat perbaikan RUU Pilkada yang diajukan Partai Demokrat.

Padahal pengajuan 10 syarat tersebut adalah satu paket, tidak bisa diadopsi sebagian dan merupakan satu kesatuan yang utuh, kata Nurhayati.

"Semua saling berhubungan karena kami merasa harus ada revisi dan penyempurnaan, dan merasa perlu ada perbaikan. Makanya kami ajukan," kata anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014 itu.

Nurhayati menampik bila keputusan walk out yang dibuatnya berakibat fatal, dan menurutnya jika ada anggota koalisi yang menyetujui 10 perbaikan Pilkada justru seharusnya mengikuti langkah Demokrat.

"Kalau ada fraksi yang setuju penuh dengan syarat Demokrat kenapa tidak ikut walk out bersama kami? Jangan hanya menyalahkan Demokrat," katanya dengan tegas.