Salah satu yang mengancam Jokowi adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang berkata pada beberapa media asing bahwa karena Jokowi dianggapnya telah berkhianat dengan tidak menjadi Gubernur DKI selama lima tahun maka dia akan menghambat Jokowi saat memerintah.

Kepada Reuters, Rabu (8/10), Hashim mengancam akan menyelidiki keterlibatan Jokowi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta senilai Rp1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur.

"Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat," kata Hashim pada Reuters.

Namun Jokowi menilai ancaman adik Prabowo Subianto ini tidak masuk akal karena sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial di mana parlemen tidak berwenang mencopot presiden.

"Kita ini sistemnya apa? Presidensial kan? Yang kedua, semangat kita mestinya setelah Pilpres haruslah sama, yakni membenahi negara. Mensejahterakan rakyat. Tidak ada jegal menjegal," kata Jokowi di Balaikota, Kamis.

Jokowi mengatakan kalau memang masih ada kubu yang ingin bertarung, maka sebaiknya itu dilakukan lima tahun mendatang pada pemilu 2019.

"Nanti tarungnya lima tahun lagi pas pemilu. Lagipula ini untuk kepentingan rakyat lho, bukan untuk kepentingan Jokowi," katanya.

Jokowi menegaskan akan senantiasa berpihak pada rakyat. Bahkan jika ada kubu yang akan menjegalnya, Jokowi akan senantiasa bersama rakyat.

"Intinya dengar rakyat, dekat dengan rakyat," tegas Jokowi.