Tjahjo: Penguatan Fungsi Lembaga Negara Sangat Penting
Sabtu, 11 Oktober 2014 21:43 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, S.H.
"Pertemuan antara Pak Joko Widodo dan tiga ketua lembaga tinggi negara, kemarin (10/10), adalah langkah awal yang sangat positif sekali," kata Tjahjo yang juga anggota DPR RI kepada Antara Jateng di Semarang, Sabtu malam.
Tjahjo mengemukakan hal itu ketika merespons pertemuan Joko Widodo (Calon Presiden RI yang menang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014) dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Jumat (10/10).
Semua pihak, kata Tjahjo, patut mengapresiasi inisiatif tiga ketua lembaga tinggi negara itu yang mengadakan pertemuan dengan mantan Wali Kota Surakarta menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014--2019.
"Pak Jokowi setelah dilantik sebagai presiden menyatakan siap untuk membangun komunikasi intensif, setidaknya tiap bulan sekali dengan lembaga tinggi negara, seperti DPR, MPR, dan DPD," kata Tjahjo.
Pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara itu, lanjut Tjahjo, khususnya dalam upaya saling komunikasi merumuskan bersama dan saling koreksi atau kritik membangun terkait dengan program-program pembangunan sebagaimana keputusan politik pembangunan presiden mendatang.
"Hal itu tentunya didukung, dikontrol (fungsi pengawasan) oleh lembaga tinggi negara, seperti MPR, DPR, dan DPD, yang merupakan representatif perwakilan rakyat," katanya.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menekankan, "Program Pak Jokowi pasti prorakyat yang tentunya sama dengan aspirasi rakyat melalui DPR, MPR, dan DPD."
Tjahjo mengemukakan hal itu ketika merespons pertemuan Joko Widodo (Calon Presiden RI yang menang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014) dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Jumat (10/10).
Semua pihak, kata Tjahjo, patut mengapresiasi inisiatif tiga ketua lembaga tinggi negara itu yang mengadakan pertemuan dengan mantan Wali Kota Surakarta menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014--2019.
"Pak Jokowi setelah dilantik sebagai presiden menyatakan siap untuk membangun komunikasi intensif, setidaknya tiap bulan sekali dengan lembaga tinggi negara, seperti DPR, MPR, dan DPD," kata Tjahjo.
Pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara itu, lanjut Tjahjo, khususnya dalam upaya saling komunikasi merumuskan bersama dan saling koreksi atau kritik membangun terkait dengan program-program pembangunan sebagaimana keputusan politik pembangunan presiden mendatang.
"Hal itu tentunya didukung, dikontrol (fungsi pengawasan) oleh lembaga tinggi negara, seperti MPR, DPR, dan DPD, yang merupakan representatif perwakilan rakyat," katanya.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menekankan, "Program Pak Jokowi pasti prorakyat yang tentunya sama dengan aspirasi rakyat melalui DPR, MPR, dan DPD."
Pewarta : Kliwon
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Kemenkumham Jateng gelar penguatan penyelenggaraan layanan kesehatan pemasyarakatan
19 September 2024 8:27 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017