Jokowi Akan Secepatnya Mengumumkan Personalia dan Bentuk Pemerintahannya
Selasa, 21 Oktober 2014 10:53 WIB
Dokumentasi saat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyapa warga ketika mengikuti iring-iringan pawai saat melintasi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (20/10). Setelah dilantik di Gedung MPR, mereka menuju Bundaran Ho
"Secepatnya," kata dia, ketika ditemui wartawan setelah kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
Pada saat ini, jadwal Jokowi yang telah diketahui wartawan pada Selasa ini adalah bertemu dengan sejumlah kepala negara.
Setelah menemui O'Neill, Jokowi juga menemui Menteri Urusan Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, Denis Valentinovich Manturov.
Sebagaimana diberitakan, Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Mariani Soemarno, telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya pada Jumat (17/10).
KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).
Postur kabinet Jokowi-JK diperkirakan tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM; Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, SDA, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya diperkirakan terdiri 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.
KPK memberikan tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang telah diberikan Jokowi.
"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, kemarin secara terpisah.
Warna merah, kata dia, menandakan nama yang bersangkutan berpotensi menjadi tersangka kasus pelanggaran hukum.
Pada saat ini, jadwal Jokowi yang telah diketahui wartawan pada Selasa ini adalah bertemu dengan sejumlah kepala negara.
Setelah menemui O'Neill, Jokowi juga menemui Menteri Urusan Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, Denis Valentinovich Manturov.
Sebagaimana diberitakan, Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Mariani Soemarno, telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya pada Jumat (17/10).
KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).
Postur kabinet Jokowi-JK diperkirakan tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM; Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, SDA, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya diperkirakan terdiri 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.
KPK memberikan tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang telah diberikan Jokowi.
"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, kemarin secara terpisah.
Warna merah, kata dia, menandakan nama yang bersangkutan berpotensi menjadi tersangka kasus pelanggaran hukum.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017