Tedjo Edy : Kementerian di Jajarannya Ujung Tombak Dalam Menyelesaikan Masalah
Menteri Koordinator Polhukam, Laksamana TNI (Purnawirawan) Tedjo Purdijatno, saat diperkenalkan dalam pengumuman Kabinet Kerja, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10). Kabinet Kerja terdiri dari 34 menteri. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
"Tetapi, saya belajar dari Pak Djoko Suyanto, masalah itu bisa diselesaikan," katanya, saat serah terima jabatan dari Suyanto, di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa.
Purdijatno menjelaskan, kementerian di jajarannya ujung tombak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terkhusus di bidang politik, hukum, dan keamanan.
"Polhukam posisinya di ujung tombak dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, tugas-tugas ke depan sudah disepakati untuk masing-masing kementerian di bawah polhukam berkoordinasi secara baik," ucap mantan kepala staf TNI AL itu.
Menurut dia, saat ini juga ada banyak masalah yang cukup menonjol, khususnya terkait masalah kelautan nasional. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat dirinya akan mencoba mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.
Di tempat sama, Suyanto mengingatkan, wilayah, tugas dan tanggung jawab Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tidak hanya sebatas koordinasi, namun fungsi menteri koordinator menjadi sangat penting jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh suatu kementerian terkait.
"Tentu akan memberikan pertimbangan dan masukan kepada presiden terhadap dinamika politik hukum dan keamanan," tutur Suyanto.
Ia menyebutkan, presiden saat ini pasti akan banyak berdiskusi di dalam urusan politik hukum dan keamanan lantaran presiden sekarang tidak memiliki latar belakang polhukam. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Yudhoyono, yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator di sana.
"Sehingga pekerjaan saya menjadi lebih ringan. Oleh karenanya, saya minta kepada teman-teman yang lama untuk bekerja lebih keras untuk memberikan data dan rekomendasi kepada menteri koordinator polhukam untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi. Para deputi, staf khusus haruslah menjadi tumpuan beliau yang baru agar dapat memberikan keputusan yang tepat dan benar," ucapnya.
Dalam sertijab itu, hadir Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI D A Mamahit, para deputi, dan semua jajaran di Kemenko Polhukam. Mereka pun melepas Suyanto dari Kantor Kementerian Koordinator Polhukam itu.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Gerindra Temanggung larang kader turun jalan terkait ocehan Edy Mulyadi
27 January 2022 18:59 WIB, 2022
Menpora desak PSSI perangi pengaturan skor pasca-pengunduran Edy Rahmayadi
22 January 2019 5:07 WIB, 2019
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017