Departemen urusan Luar Negeri menyatakan keberatan atas pernyataan dutabesar Eropa di Kolombo pada Jumat bahwa rakyat Srilanka harus bebas memilih pemimpin mereka tanpa kekerasan atau ketakutan.

"Pemilihan umum dalam negeri bukan untuk ditentukan perwakilan pemerintah asing, itu juga, beberapa hari menjelang pemilihan umum tersebut," kata kementerian itu dalam pernyataan singkat.

Kementerian itu menuduh pada diplomat tersebut mencampuri masalah dalam negeri dan menambahkan bahwa Srilanka mampu menyelenggarakan pemilihan umum bebas dan adil.

Hampir semua pemilihan umum baru-baru ini dirusak tuduhan adanya tekanan terhadap pemilih, penyalahgunaan sumberdaya negara dan malapraktik lain pemilihan umum.

Pada empat hari lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mendesak pemerintah Srilanka memastikan pemilihan umum berlangsung damai dan kelompok kecil, termasuk Tamil dan Muslim, dapat memilih tanpa rasa takut.

Ban berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Kolombo Gamini Lakshman Peiris untuk menyampaikan harapan kuat bahwa pemerintah Srilanka akan memastikan pelaksanaan presiden secara damai dan tepercaya pada 8 Januari, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Suara partai berkuasa turun 21 angka pada pemilihan umum daerah pada September, yang menunjukkan bahwa ketenaran presiden berkurang lima tahun sesudah dipuji akibat mengakhiri pemberontakan panjang dan berdarah, demikian AFP.