KTT Uni Afrika dengan tema "Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Afrika" itu dihadiri oleh 54 kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara Afrika. Dalam konferemsi itu, juga hadir Sekjen PBB, Presiden Mejelis Umum PBB, Sekjen Liga Arab, Presiden Palestina dan Raja Spanyol.

"Kehadiran Indonesia pada KTT Uni Afrika menunjukan pentingnya Afrika dan komitmen Indonesia kepada Afrika," kata Menlu.

Retno juga menggunakan kehadiran di KTT Uni Afrika itu untuk menyampaikan rencana Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia-Afrika (KAA) dan Peringatan 60 Tahun KAA yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Bandung, pada 22-24 April 2015.

"Inisiatif penyelenggaraan KTT Asia Afrika dan Peringatan 60 tahun KAA menunjukan komitmen Indonesia untuk mendekatkan Asia dan Afrika yang memiliki potensi besar," ujar dia.

Dalam sambutan pembukaan KTT, Ketua Uni Afrika Madame Zuma menyampaikan bahwa semangat KAA yang telah mempersatukan negara-negara di selatan 60 tahun lalu dalam menghadapi tantangan masa itu, masih relevan bagi negara-negara Afrika dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

Keberadaan Menlu RI di Addis Ababa juga dimanfaatkan untuk melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri luar negeri negara-negara Afrika, antara lain Ethiopia, Mesir, Togo, Aljazair, Afrika Selatan, Kenya, Madagaskar.

Selain komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral, para Menlu negara-negara Afrika juga mengharapkan agar kehadiran Indonesia di Afrika lebih dirasakan di bidang ekonomi, khususnya dengan kehadiran perusahaan swasta.

"Indonesia akan meningkatkan diplomasi ekonomi dengan Afrika seperti yang dilakukan beberapa negara besar lainnya dari Asia," kata Menlu Retno.

Sebelumnya, Retno melakukan kunjungan bilateral ke Addis Ababa, Ethiopia pada Kamis (29/1).

Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1974.

Selain itu, Retno adalah Menlu RI pertama yang hadir di pertemuan Uni Afrika sejak Indonesia menjadi negara peninjau.