“Dari banyak negara yang memiliki industri pertahanan, cuma Swedia yang menawarkan skema kerja sama seperti ini. Konsep kerja sama yang ditawarkan membantu kita mempercepat penguasaan teknologi tinggi dan penerapannya di bidang lain,” katanya, kepada www.antaranews.com, di Stokholm, Swedia, Rabu waktu setempat.


SAAB AB dari Swedia berniat turut dalam tender pengadaan pengganti pesawat tempur F-5E/F Tiger II dari Skuadron Udara 14 TNI AU. Pesawat tempur yang diajukan adalah JAS39 Gripen C/D atau JAS39 Gripen NG.


Seri JAS39 Gripen digadang-gadang akan bersaing dengan Sukhoi Su-35 Flanker, F-16 Block 60 Fighting Falcon, dan Eurofighter Typhoon. Sejauh ini proses tender dan pemberitahuan spesifikasi keperluan belum dinyatakan secara resmi oleh Indonesia.


Dalam paket tawarannya, SAAB AB menawarkan produk industri pertahanan itu (JAS39 Gripen serie), skema penelitian dan pengembangan serta desain, peningkatan mutu SDM terkait dan pelatihan, dan transfer teknologi.


Pada besaran investasi alias pembelian tertentu JAS39 Gripen, SAAB AB juga akan membantu memasarkan produk yang dihasilkan dari mitranya di Indonesia.


Dalam berbisnis, SAAB AB memiliki pilar bisnis penelitian dan pengembangan, kualitas produk dan komitmen, ketersediaan, dan pelibatan mitra setempat.


“Misalnya untuk mitra setempat di satu negara dan pengembangan kualitas SDM setempat. Kami ingin mendekatkan kehadiran produk kami kepada pengguna. Dengan begitu, mereka bisa melakukan perawatan dan perbaikan di tempat,” kata Deputi CEO SAAB, Lennart Sindahl, secara terpisah.


"Dengan begitu, bisa semakin mengefektifkan anggaran biaya yang dimiliki kostumer kami," katanya. Hal serupa inilah yang mereka lakukan kepada pengguna JAS39 Gripen serie, di antaranya Brazil dan Thailand.


Menurut Sastrawan, ada hal strategis yang bisa diraih Indonesia jika menjalin kerja sama industri pertahanan dengan Swedia. “Dalam hal material komposit atau teknologi radar, mereka sangat menguasai hal ini dan menjadi pemain penting di dunia,” katanya.


Jika Indonesia menguasai hal ini maka pemanfaatannya secara bisnis dan praktis untuk substansi lain, kata dia, sangat bisa dilakukan Indonesia untuk kepentingan Indonesia sepenuhnya.


“Mereka tidak menerapkan batasan apapun tentang ini. Saya pribadi telah beberapa kali membahas ini dengan para petinggi mereka,” katanya.