Legislator Dukung Pemerintah Bawa Masalah Palestina ke KAA
Selasa, 21 April 2015 14:57 WIB
Gedung MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (ANTARA/Yudhi Mahatma)
"KAA mengirimkan pesan utama tentang pentingnya sebuah kedaulatan dan kemerdekaan bagi negara-negara di benua Asia maupun Afrika. Palestina adalah salah satu Negara yang secara aktif dan senantiasa hadir dalam berbagai kegiatan KAA, tentu saja solidaritas dan keseriusan dari partisipan KAA sangat membantu dalam merealisasikan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat penuh,†kata Rofi Munawar, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Pada 22 dan 23 April 2015, lanjut Rofi, akan berlangsung pertemuan tingkat kepala negara (Leaders Meeting). Pada hari inilah sejumlah kepala negara dan pemerintahan negara di Asia Afrika akan membahas sejumlah permasalahan dengan tema “Penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Perdamaian Duniaâ€.
"Peringatan KAA ini sendiri, bertujuan menyimpulkan tiga dokumen yakni Bandung Message, dokumen tentang penghidupan kembali Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP) dan deklarasi dukungan negara Asia Afrika untuk Palestina," kata dia.
Rofi menambahkan, kesuksesan dalam penyelenggaraan dan agenda KAA akan sangat bermanfaat jika secara serius mampu mendorong isu-isu dasar konferensi tersebut, yaitu tidak boleh ada lagi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun dari satu negara kepada negara lainnya. Menurutnya, apa yang terjadi selama ini di Palestina atas tindakan Israel seharusnya telah cukup menegaskan bagi partisipan KAA untuk secara serius melakukan konsolidasi terhadap kemerdekaan negara Palestina.
"Sebuah inisiatif yang baik dari pemerintah Indonesia. Oleh karenanya perlu ditindaklanjuti oleh rencana dan langkah-langkah strategis ke depan. Agenda Palestina merupakan agenda kemanusiaan dan agenda tentang persamaan negara beserta kedaulatannya yang asasi,†tukasnya.
Diketahui, 60 tahun lalu ketika negara-negara Asia Afrika berkumpul di Bandung, Indonesia, untuk mengusung ide besar yang mengubah tatanan dunia dengan satu seruan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Saat itu, Palestina hadir dengan nama Jerusalem Palestina. Saat itu, Israel telah menyatakan diri sebagai negara dengan sebagian wilayahnya juga mencakupi Jerusalem Palestina, pada 1948, sejalan dengan politk zionisme-nya alias kembali ke Bukit Zion.
KAA akan fokus membahas tiga dokumen utama, yaitu Bandung Message, Deklarasi Penghidupan Kembali Kemitraan Baru Strategis Asia-Afrika , dan Deklarasi Dukungan Kemerdekaan Palestina. Pembahasan ketiga dokumen utama itu kemudian akan dilanjutkan pada Pertemuan tingkat Menteri Asia-Afrika (Asia Africa Ministerial Meeting), dan hasil dari pembahasan ketiga dokumen itu akan diputuskan pada saat Pertemuan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan (Asia Africa Leaders Summit).
Pada 22 dan 23 April 2015, lanjut Rofi, akan berlangsung pertemuan tingkat kepala negara (Leaders Meeting). Pada hari inilah sejumlah kepala negara dan pemerintahan negara di Asia Afrika akan membahas sejumlah permasalahan dengan tema “Penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Perdamaian Duniaâ€.
"Peringatan KAA ini sendiri, bertujuan menyimpulkan tiga dokumen yakni Bandung Message, dokumen tentang penghidupan kembali Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP) dan deklarasi dukungan negara Asia Afrika untuk Palestina," kata dia.
Rofi menambahkan, kesuksesan dalam penyelenggaraan dan agenda KAA akan sangat bermanfaat jika secara serius mampu mendorong isu-isu dasar konferensi tersebut, yaitu tidak boleh ada lagi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun dari satu negara kepada negara lainnya. Menurutnya, apa yang terjadi selama ini di Palestina atas tindakan Israel seharusnya telah cukup menegaskan bagi partisipan KAA untuk secara serius melakukan konsolidasi terhadap kemerdekaan negara Palestina.
"Sebuah inisiatif yang baik dari pemerintah Indonesia. Oleh karenanya perlu ditindaklanjuti oleh rencana dan langkah-langkah strategis ke depan. Agenda Palestina merupakan agenda kemanusiaan dan agenda tentang persamaan negara beserta kedaulatannya yang asasi,†tukasnya.
Diketahui, 60 tahun lalu ketika negara-negara Asia Afrika berkumpul di Bandung, Indonesia, untuk mengusung ide besar yang mengubah tatanan dunia dengan satu seruan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Saat itu, Palestina hadir dengan nama Jerusalem Palestina. Saat itu, Israel telah menyatakan diri sebagai negara dengan sebagian wilayahnya juga mencakupi Jerusalem Palestina, pada 1948, sejalan dengan politk zionisme-nya alias kembali ke Bukit Zion.
KAA akan fokus membahas tiga dokumen utama, yaitu Bandung Message, Deklarasi Penghidupan Kembali Kemitraan Baru Strategis Asia-Afrika , dan Deklarasi Dukungan Kemerdekaan Palestina. Pembahasan ketiga dokumen utama itu kemudian akan dilanjutkan pada Pertemuan tingkat Menteri Asia-Afrika (Asia Africa Ministerial Meeting), dan hasil dari pembahasan ketiga dokumen itu akan diputuskan pada saat Pertemuan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan (Asia Africa Leaders Summit).
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Kolaborasi Unsoed dan Charoen Phokhand dukung Program Makan Bergizi Gratis
17 January 2025 16:59 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017