Pemkab Banyumas inventarisasi koperasi-UMKM untuk dukung Program MBG

Kamis, 9 Januari 2025 16:58 WIB

Ilustrasi - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banyumas meninjau Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menginventarisasi koperasi serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.

"Tadi baru kami rapatkan karena tentunya nanti koperasi-koperasi maupun UMKM yang dilibatkan (dalam Program MBG) 'kan koperasi-koperasi dan UMKM yang sudah punya izin usaha," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas Wahyu Dewanto di Purwokerto, Banyumas, Kamis.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengarahkan seluruh koperasi dan pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas melakukan persiapan dari sisi perizinan dan sebagainya.

Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu penjelasan dari pihak terkait khususnya mengenai bagaimana bentuk skema pelibatan pelaku UMKM dan koperasi dalam Program MBG.

"Kemarin baru dirapatkan di Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah), info yang kami dapatkan bahwa nanti akan melibatkan koperasi dan UMKM. Cuma skema pelibatannya, kita belum dapat penjelasan teknis yang resmi, belum ada, jadi kami masih menunggu," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujianto mengaku antusias menyambut rencana pelibatan UMKM dalam Program MBG selama para pelaku UMKM benar-benar dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program tersebut.

"Apalagi itu bukan program yang sekali, dua kali, program itu 'kan terus berjalan dalam lima tahun ke depan," katanya.

Menurut dia, pihaknya pernah mengikuti bimbingan teknis yang diberikan oleh salah satu tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) di Pekalongan, Jawa Tengah.

Ia mengatakan dalam bimbingan tersebut dijelaskan bahwa anggaran untuk Program MBG mencapai Rp71 triliun.

"Angka Rp71 triliun 'kan angka yang besar ya. Bayangkan kalau sekian puluh persen itu melibatkan UMKM, maka sedikit banyak program ini memantik pertumbuhan teman-teman UMKM," katanya.

Disinggung mengenai kemungkinan pihak BGN maupun Pemkab Banyumas telah berkomunikasi dengan Aspikmas terkait rencana pelibatan pelaku UMKM, dia mengaku sejauh ini belum ada komunikasi secara resmi ke Aspikmas.

Kendati demikian, dia mengatakan banyak pelaku UMKM khususnya bidang katering yang mendapatkan penawaran dari berbagai pihak untuk bergabung dalam penyediaan dapur MBG dan sebagainya.

"Saya tidak tahu apakah itu tim dari BGN atau pihak lain, karena dilakukan langsung ke perorangan atau pelaku UMKM, tidak melalui asosiasi," katanya.

Lebih lanjut, dia mengharapkan kebijakan pemerintah pusat terkait pelibatan pelaku UMKM dalam Program MBG dapat diimplementasikan di daerah, sehingga tidak hanya menjadi narasi saja tetapi benar-benar melibatkan para pelaku UMKM.

Menurut dia, hal itu karena paling tidak di setiap kecamatan akan ada satu dapur umum Program MBG, sehingga memberi peluang bagi para pelaku UMKM di berbagai wilayah.

"Secara infrastruktur, kami punya basis data teman-teman UMKM di 27 kecamatan (se-Kabupaten Banyumas), sehingga kami siap untuk menyukseskan program tersebut," kata Pujianto.