Wahyudin Yakin MPR akan Lahirkan Pedoman Haluan Pembangunan
Kamis, 10 September 2015 15:07 WIB
Wakil Ketua MPR, Mahyudin. (www.antaranews.com/Try Essra)
"Partai politik memberi sinyal positif terhadap wacana menghidupkan kembali haluan pembangunan itu dan perubahan kelima UUD. Wacana ini menguat di kalangan parpol," katanya usai membuka sosialisasi Empat Pilar MPR, di STIKES Mataram, Lombok, Kamis.
Pancasila dalam sistem bernegara Indonesia memiliki kedudukan sangat istimewa. Pancasila menjadi dasar negara dari mana semua sistem bernegara, berasal, sekaligus menjadi semangat filosofis bangsa.
Mahyudin mengungkapkan, Lembaga Pengkajian MPR yang beranggotakan 60 orang dari pakar tata negara dan tokoh masyarakat serta mantan anggota MPR, sedang menyusun pedoman haluan pembangunan negara itu.
Menurut dia, partai politik menilai pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat lah penting. "Ini (pedoman haluan pembangunan) sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia," ujar politisi Partai Golkar itu melalui siaran pers MPR.
Ia mengatakan bahwa hal ini muncul karena ketidakjelasan arah pembanguan nasional pascareformasi. "Jadi presiden terpilih tidak punya haluan pembangunan sendiri, tapi mengacu pada pedoman haluan yang sudah dibuat negara," ucapnya.
Soal penamaannya, apakah GBHN atau yang lain, Mahyudin tak mempermasalahkannya "Yang terpenting ada arah pembangunan nasional. Jangan sampai berganti presiden, ganti arah sesuai visi misi presiden terpilih," katanya.
Pancasila dalam sistem bernegara Indonesia memiliki kedudukan sangat istimewa. Pancasila menjadi dasar negara dari mana semua sistem bernegara, berasal, sekaligus menjadi semangat filosofis bangsa.
Mahyudin mengungkapkan, Lembaga Pengkajian MPR yang beranggotakan 60 orang dari pakar tata negara dan tokoh masyarakat serta mantan anggota MPR, sedang menyusun pedoman haluan pembangunan negara itu.
Menurut dia, partai politik menilai pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat lah penting. "Ini (pedoman haluan pembangunan) sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia," ujar politisi Partai Golkar itu melalui siaran pers MPR.
Ia mengatakan bahwa hal ini muncul karena ketidakjelasan arah pembanguan nasional pascareformasi. "Jadi presiden terpilih tidak punya haluan pembangunan sendiri, tapi mengacu pada pedoman haluan yang sudah dibuat negara," ucapnya.
Soal penamaannya, apakah GBHN atau yang lain, Mahyudin tak mempermasalahkannya "Yang terpenting ada arah pembangunan nasional. Jangan sampai berganti presiden, ganti arah sesuai visi misi presiden terpilih," katanya.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Bea Cukai Kudus yakin target penerimaan cukai Rp39,8 triliun tercapai
09 November 2023 20:18 WIB, 2023
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017