Agus Hermanto Ingatkan Bila Indonesia Bergabung TPP Banyak Ruginya
Selasa, 3 November 2015 13:12 WIB
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
"Kalau kita (Indonesia masuk TPP), kita akan banyak merugi. Harus difikirkan betul-betul plus-minusnya. Kita saat ini, dari segi infrastruktur saja lemah, usaha kita lemah. Kemampuan mengeskpor kita lemah," kata Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Dikatakannya, jika Indonesia sudah dibanjiri produk luar negeri dari hasil TPP tersebut, maka akan berdampak pada daya beli masyarakat.
"Itu akan mengancam ekonomi kita. Makanya, TPP saat ini belum dibutuhkan. Karena secara struktural, kita benar-benar belum mampu masuk kedalam TPP," tegasnya.
Seharusnya, Presiden Jokowi harus lebih memikirkan cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat di Indonesia dibandingan ikut dalam TPP.
"Daya beli masyarakat untuk produk dalam negeri ini sangat kurang. Apalagi untuk kalangan menegah ke bawah. Apalagi ekonomi kita saat ini sudah sampai titik nadir (lemahnya)," demikian Agus Hermanto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Istana belum melakukan kajian komprehensif soal TPP.
“Jika ada celetukan bahwa Indonesia bergabung dalam TPP itu, belum ada pertanggungjawabannya juga dan belum dibicarakan dengan DPR RI,†kata dia.
Kalaupun Indonesia bergabung dalam TPP, Indonesia harus miliki persiapan ekstra ordinary. Katanya lagi, dibentuknya TPP itu karena AS merasa tersaingi dengan dominasi Tiongkok dalam segala bidang. Maka, TPP adalah jalan bagi AS untuk menggunakan Asia Pasific dengan menekan negara-negara lain.
“Tapi apapun, kita harus persiapkan diri,†kata politisi PKS itu.
Dikatakannya, jika Indonesia sudah dibanjiri produk luar negeri dari hasil TPP tersebut, maka akan berdampak pada daya beli masyarakat.
"Itu akan mengancam ekonomi kita. Makanya, TPP saat ini belum dibutuhkan. Karena secara struktural, kita benar-benar belum mampu masuk kedalam TPP," tegasnya.
Seharusnya, Presiden Jokowi harus lebih memikirkan cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat di Indonesia dibandingan ikut dalam TPP.
"Daya beli masyarakat untuk produk dalam negeri ini sangat kurang. Apalagi untuk kalangan menegah ke bawah. Apalagi ekonomi kita saat ini sudah sampai titik nadir (lemahnya)," demikian Agus Hermanto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Istana belum melakukan kajian komprehensif soal TPP.
“Jika ada celetukan bahwa Indonesia bergabung dalam TPP itu, belum ada pertanggungjawabannya juga dan belum dibicarakan dengan DPR RI,†kata dia.
Kalaupun Indonesia bergabung dalam TPP, Indonesia harus miliki persiapan ekstra ordinary. Katanya lagi, dibentuknya TPP itu karena AS merasa tersaingi dengan dominasi Tiongkok dalam segala bidang. Maka, TPP adalah jalan bagi AS untuk menggunakan Asia Pasific dengan menekan negara-negara lain.
“Tapi apapun, kita harus persiapkan diri,†kata politisi PKS itu.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Agus Hermanto: Banyak Dorongan dari Kalangan Muda AHY jadi Pemimpin Masa Depan
01 November 2017 15:27 WIB, 2017
Agus Hermanto Nilai tidak Tepat Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur
31 July 2017 12:05 WIB, 2017
Agus Hermanto: Surat Usulan Hak Angket KPK belum Masuk ke Pimpinan DPR
27 April 2017 11:28 WIB, 2017
Agus Hermanto: SE Kapolri tidak Miliki Kekuatan untuk Menghukum Orang
03 November 2015 12:00 WIB, 2015
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017