Sementara itu, oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi mendapatkan kemenangan telak yang dipastikan mampu membuat pemerintahan baru.

"Kami kalah," pemimpin Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) Htay Oo, Senin, kepada media sehari setelah Myanmar melakukan pemungutan suara.

Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang dipimpin Suu Kyi meraih 49 dari 54 kursi pertama yang diperebutkan di dalam majelis rendah, yang memperebutkan 330 kursi.

Pemilihan umum tersebut merupakan yang pertama sejak penguasa militer menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Thein Sein yang semi merakyat pada 2011, yang mengantarkan kepada periode reformasi dan membuka investasi asing.

NLD mengatakan bahwa penghitungan sendiri yang dipajang pada tempat pemungutan suara di penjuru negeri menunjukkan mereka berada di jalan menuju perolehan lebih dari 70 persen kursi yang diperebutkan, sebanyak duapertiga jatah kursi diperlukan untuk membentuk pemerintahan demokratis pertama sejak 1960.

"Mereka harus menerima hasilnya, meskipun mereka tidak menginginkannya," ujar juru bicara NLD Win Htein, menambahkan bahwa di wilayah pusat, partainya terlihat akan mendapatkan lebih dari 90 persen kursi.

Konstitusi yang dirancang oleh Junta Militer menjamin seperempat kursi untuk kalangan militer dan mengijinkan pemimpin militer menunjuk pemimpin untuk tiga kementerian penting: Kementerian dalam negeri, pertahanan, dan keamanan perbatasan.

Kebijakan tersebut juga memberikan hak kepada militer untuk merebut kekuasaan dalam kondisi tertentu.

Jika NLD menjadi mayoritas, Suu Kyi dilarang untuk menjadi presiden di bawah pengaruh konstitusi Junta, namun Suu Kyi mengatakan dirinya akan berkuasa di belakang presiden.

(Uu.SYS/A/KR-MBR/A/M007)