Hal itu dikatakan oleh Fahri Hamzah saat menerima Panitia Angket Pelindo II di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, di Jakarta, Kamis.

“Kami akan berikan dukungan dan fasilitasi apa pun yang diperlukan Panitia Angket Pelindo II kepada suluruh pihak kepada mitra DPR, termasuk BPK,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pada pertemuan tersebut, anggota Angket Pelindo II Putu Sudiartama melaporkan, pihaknya sudah dua kali memanggil Deutsche Bank.

“Namun Deutsche Bank tak hadir, ada contempt of parliament secara massif. Mereka janji datang, tapi ini sudah mau panggilan ke 3. Kalau tidak, kita panggil paksa dengan bantuan kepolisian,” kata Putu.

Sedangkan anggota Panitia Angket Pelindo II dari Fraksi Gerindra, M Haikal menyampaikan kekuatirannya terhadap ikut campurnya lembaga atau kementerian yang dimanfaatkan oleh PT Pelindo II.

“Ada kekuatiran dan kita minta pemerintah untuk menegur beberapa lembaga karena ikut terllibat dalam perampokan uang negara, sementara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kejaksaan,” sebut Haikal..

Misalnya, PT Pelindo minta BPKP agar membuatkan roadmap soal laporan keuangan PT Pelindo. Lalu, kepada Kejagung diminta legal opinion, meminta pemutihan amandemen agreement, adanya persetujuan prinsip, kepada Menhub diminta konsesi agar bisa kontrak dengan HPH.

“Saya kuatir lembaga lain diperalat oleh Pelindo II. Ini sangat memprihatinkan bahwa kejahatan ini seakan-akan berjamaah yang melibatkan lembaga lain,” kata Haikal.