Insting Maroef Sjamsoeddin yang Mantan Wakil Kepala BIN
Kamis, 3 Desember 2015 15:02 WIB
Dokumentasi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin, saat memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Pemerintah dan Pemda setempat di Timika, Papua, Minggu (15/2/15). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia intelijen dan militer, dia katakan dalam penggalan keterangannya itu, instingnya bekerja dan muncul pertanyaan di dalam dirinya, mengapa pembicaraan di luar masalah bisnis dan melibatkan seorang pengusaha.
“Mengapa tidak melibatkan perangkatnya, Komisi VII DPR?,†katanya.
Sjamsoeddin, berlatar belakang militer, dengan pangkat terakhir marsekal muda TNI purnawirawan. Dia berasal Korps Pasukan Khas TNI AU dan lulusan Akademi Angkatan Udara pada 1980. Di lingkungan TNI AU, dia berkarir cukup baik sampai dia ditunjuk menjadi wakil kepala BIN.
Begitu pensiun, Sjamsoeddin ditawari menjadi presiden direktur PT Freeport Indonesia oleh Ketua Dewan Freeport-McMoRan, James Robert (Jim Bob) Moffett pada Januari 2015, menggantikan Rozik B Soetjipto. Freeport-McMoRan berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.
Selama karier militernya, Sjamsoeddin pernah menjadi komandan Skuadron 465 Paskhas, atase pertahanan Indonesia untuk Brasil, direktur kontra separatis BIN, staf ahli Hankam BIN, dan wakil kepala BIN selama periode 2011-2014.
"Sebelum menjabat presiden direktur Freeport, saya terakhir menjadi prajurit aktif TNI dengan pangkat marsekal muda menjabat wakil kepala BIN tahun 2012 sampai dengan 2014," kata dia, kepada pimpinan sidang, Surahman Hidayat, dalam persidangan MKD, di Jakarta, Kamis.
Dia juga memperoleh gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies.
Sjamsoeddin, pada saat menjadi wakil kepala BIN menangani pemogokan di pertambangan PT Freeport Indonesia, pada 2011.
“Mengapa tidak melibatkan perangkatnya, Komisi VII DPR?,†katanya.
Sjamsoeddin, berlatar belakang militer, dengan pangkat terakhir marsekal muda TNI purnawirawan. Dia berasal Korps Pasukan Khas TNI AU dan lulusan Akademi Angkatan Udara pada 1980. Di lingkungan TNI AU, dia berkarir cukup baik sampai dia ditunjuk menjadi wakil kepala BIN.
Begitu pensiun, Sjamsoeddin ditawari menjadi presiden direktur PT Freeport Indonesia oleh Ketua Dewan Freeport-McMoRan, James Robert (Jim Bob) Moffett pada Januari 2015, menggantikan Rozik B Soetjipto. Freeport-McMoRan berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.
Selama karier militernya, Sjamsoeddin pernah menjadi komandan Skuadron 465 Paskhas, atase pertahanan Indonesia untuk Brasil, direktur kontra separatis BIN, staf ahli Hankam BIN, dan wakil kepala BIN selama periode 2011-2014.
"Sebelum menjabat presiden direktur Freeport, saya terakhir menjadi prajurit aktif TNI dengan pangkat marsekal muda menjabat wakil kepala BIN tahun 2012 sampai dengan 2014," kata dia, kepada pimpinan sidang, Surahman Hidayat, dalam persidangan MKD, di Jakarta, Kamis.
Dia juga memperoleh gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies.
Sjamsoeddin, pada saat menjadi wakil kepala BIN menangani pemogokan di pertambangan PT Freeport Indonesia, pada 2011.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017