Generasi Muda Golkar Apresiasi Putusan MPG
Sabtu, 16 Januari 2016 7:46 WIB
Ahmad Doli Kurnia. (ANTARA)
"Kami menyambut baik putusan MPG yang baru saja dikeluarkan, semoga ini akan membawa perbaikan di Partai Golkar," kata salah satu Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, usai menghadiri sidang MPG di Hotel Atlet Cetury Park, Jakarta, Jumat.
Dia menilai, kalau dilihat tim transisi itu, dirinya senang dan gembira karena mewakili semua produk kepemimpinan Partai Golkar.
Menurut Doli, sekarang ini sudah terang-benderang mengenai siapa yang mau Golkar bangkit dan yang mau Golkar hancur.
"Kalau mau Golkar bangkit ikuti putusan MPG untuk gelar munas, dan yang tidak mau jelas dia mau Golkar hancur lebur," ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Munas Bali itu juga menegaskan, mayoritas kader Partai Golkar, sesepuh dan pinisepuh Partai Golkar menginginkan konflik di internal partainya selesai melalui Munas.
"Mayoritas orang Golkar pasti ingin Munas sebagai jalan penyelesaian konflik. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kedua pihak menahan ego dan kepentingan pribadi," katanya.
Dia menjelaskan, MPG yang dipimpin Muladi legalitasnya masih berlaku karena merupakan produk Golkar Munas Riau dan sudah dikonfirmasi bahwa Mahkamah yang sah adalah di bawah kepemimpinan Muladi.
Menurut dia, amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat menugaskan konflik Golkar diputuskan melalui Mahkamah Partai.
"Karena itu, tidak ada keraguan atas putusan Mahkamah Partai tersebut karena hanya MPG yang masih punya legalitas seluruh kader tanpa terkecuali AL dan ARB harus menaatinya," katanya.
Doli menuturkan putusan para Hakim Mahkamah Partai sangat bulat menentukan Tim Transisi dan Munas Golkar selambat-lambatnya dilaksanakan Maret 2016.
Dia menilai, kalau dilihat tim transisi itu, dirinya senang dan gembira karena mewakili semua produk kepemimpinan Partai Golkar.
Menurut Doli, sekarang ini sudah terang-benderang mengenai siapa yang mau Golkar bangkit dan yang mau Golkar hancur.
"Kalau mau Golkar bangkit ikuti putusan MPG untuk gelar munas, dan yang tidak mau jelas dia mau Golkar hancur lebur," ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Munas Bali itu juga menegaskan, mayoritas kader Partai Golkar, sesepuh dan pinisepuh Partai Golkar menginginkan konflik di internal partainya selesai melalui Munas.
"Mayoritas orang Golkar pasti ingin Munas sebagai jalan penyelesaian konflik. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kedua pihak menahan ego dan kepentingan pribadi," katanya.
Dia menjelaskan, MPG yang dipimpin Muladi legalitasnya masih berlaku karena merupakan produk Golkar Munas Riau dan sudah dikonfirmasi bahwa Mahkamah yang sah adalah di bawah kepemimpinan Muladi.
Menurut dia, amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat menugaskan konflik Golkar diputuskan melalui Mahkamah Partai.
"Karena itu, tidak ada keraguan atas putusan Mahkamah Partai tersebut karena hanya MPG yang masih punya legalitas seluruh kader tanpa terkecuali AL dan ARB harus menaatinya," katanya.
Doli menuturkan putusan para Hakim Mahkamah Partai sangat bulat menentukan Tim Transisi dan Munas Golkar selambat-lambatnya dilaksanakan Maret 2016.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Bidik generasi muda, BSI gelar literasi digital di sejumlah pusat perbelanjaan Jabodetabek
22 November 2024 13:23 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017