Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, dengan Rektor IPB, Prof Herry Suhardiyanto, selaku Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di KRI Banda Aceh -593, Kamis.

"Kerja sama dengan MRPTNI ini harus ada 'take and give' nya jangan hanya jalan di tempat tidak ada implementasinya untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa," kata Supandi.

Ia mengatakan tidak hanya implementasi, diharapkan juga ada evaluasi dari kerja sama yang berlangsung selama lima tahun, terkait kemanfaatan dari kerja sama untuk bangsa dan masyarakat Indonesia.

"Kerja sama ini harus kita manfaatkan bersama, konsep kesejahteraan harus difokuskan, kita sejatera dari laut bukan sejahtera di laut," katanya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut dapat mendorong pembangunan kapasitas dan potensi sumber daya manusia Indonesia khususnya bidang maritim.

"Karena kemaritiman tidak akan kita bisa manfaatkan tanpa adanya teknologi, inovasi dan sumber daya manusia yang tangguh," katanya.

Suhardiyanto, menyebutkan untuk pertama kali melakukan MoU di atas kapal perang yang merupakan karya anak bangsa.

"Ini menjadi semangat kita untuk terus mengembangkan teknologi yang kita miliki untuk kemakmuran bangsa," katanya.

Ia mengatakan, laut Indonesia yang sangat luas hendaknya dapat mensejahterakan bangsa sebagai sumber kekuatan terbesar yang dimiliki Indonesia.

"Tapi masih banyak tantangan, tidak ada pilihan bagi kita, perlu ada kerja sama untuk mengembangkan sektor kemaritiman," katanya.

Dia menambahkan, tantangan perguruan tinggi dalam pengembangan kemaritiman adalah mengerahkan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya manusia, penguasaan teknologi menjadi persyaratan kemajuan bangsa.

"Kita tidak dapat mengelola bangsa dengan pendekatan konvensional, perlu inovasi dan penguasaan teknologi, dan bangsa kita sanggup untuk itu," katanya.

Herry menambahkan, perguruan tinggi, pemerintah dan stakeholder perlu merumuskan agar kebijakan yang dihasilkan berdasarkan ilmu pengetahuan, untuk mengeliminasi kepentingan tertentu yang hanya mencari keuntungan sesaat.

"Kita perlu membuat kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan," katanya.

Penandatangan kerja sama antara TNI AL dan MRPTNI berlangsung di atas kapal perang KRI Banda Aceh-593 yang dirangkai dalam acara Ocean Leaders Forum dan Seminar IPB Berlayar 2016.

Ketua Panitia yang juga Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Luky Adrianto, mengatakan, ada tiga tujuan utama digelarnya rangkaian Ocean Leaders Forum dan IPB Berlayar yakni sesuai statuta IPB tertuang dalam PP Nomor 66/2013 yang memiliki visi sebagai perguruan tinggi memiliki keunggulan di bidang pertanian, kemaritiman dan tropikal.

"Dengan semangat ini kami mengundang seluruh rektor, dekan dan dosen serta stakeholder berkumpul membangun mengisi pembangunan maritim yang ada di depan mata," katanya.

Tujuan kedua, TNI AL sebagai pengawal kedaulatan bangsa tetapi juga memiliki portopolio dalam penguatan daya saing serta teknologi.

"TNI AL sudah mendatangkan kapal yang dijadikan sebagai kapal riset yang menggunakan teknologi terkini. Ini menjadi platform bersama dengan capaian tujuan melalui kerja sama yang telah ditandatangani," katanya.

Tujuan ketiga lanjut dia, yakni bersama-sama stakeholders di kemaritiman mencari platform yang tidak hanya berhenti pada yang sudah ada, untuk mengisi pembangunan kemaritiman.

"Kegiatan ini diikuti 456 peserta, terdiri dari rektor-rektor perguruan tinggi di Indonesia para dekan di Fakultas Perikanan, stakeholders, NGO dan internal IPB," katanya.

Dalam forum ini, lanjut dia akan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya forum IPB, forum MRPTNi, youth maritime students forum, dan forum bisnis maritim.

"Forum senat dekan ini akan mengawal gagasan mengisi pembangunan maritim, begitu juga forum bisnis maritim yang dihadiri perwakilan Kadin, untuk mendorong blue ekonomi, sebagai penguatan ekonomi bangsa berbasis kelautan," katanya.

Kerja sama antara TNI AL dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kemaritiman.