Zulkifli Hasan Nilai Demokrasi Indonesia Condong Kebarat-baratan
Selasa, 8 Maret 2016 16:18 WIB
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, saat menghadiri sosialiasasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Riau Pekanbaru, Selasa (8/3/16). (MPR RI)
"Akibatnya demokrasi kita menjadi mahal," ujar dia saat menghadiri sosialiasasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Riau Pekanbaru, seperti keterangan tertulis MPR, Selasa. Kehadiran Zulkifli sekaligus membuka Olimpiade PKn V se-Riau yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Riau.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demokrasi yang Indonesia anut saat ini sudah menyimpang cita-cita awal para pendiri bangsa, yakni tidak lagi sesuai lagi dengan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945. Pasal itu berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".
Dia mengatakan, demokrasi yang bebas menjadi mahal, sehingga bila seseorang mau menjadi gubernur, bupati, ataupun anggota DPR, maka harus memiliki sponsor. Akibatanya, lanjut Zulkifli, kedaulatan juga sudah bergeser, tidak lagi di tangan rakyat, tapi kedaulatan di tangan sporsor atau kedaulatan di tangan pengusaha.
Selain itu, demokrasi yang saat ini juga condong ke arah menang-menangan, menjadikan orang yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin menjadi semakin miskin. "Bayangkan ada dua orang kota menguasai tanah sama luasnya dengan tanah milik seribu orang desa. Kalau ini terus terjadi maka hancur negara ini," kata dia.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demokrasi yang Indonesia anut saat ini sudah menyimpang cita-cita awal para pendiri bangsa, yakni tidak lagi sesuai lagi dengan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945. Pasal itu berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".
Dia mengatakan, demokrasi yang bebas menjadi mahal, sehingga bila seseorang mau menjadi gubernur, bupati, ataupun anggota DPR, maka harus memiliki sponsor. Akibatanya, lanjut Zulkifli, kedaulatan juga sudah bergeser, tidak lagi di tangan rakyat, tapi kedaulatan di tangan sporsor atau kedaulatan di tangan pengusaha.
Selain itu, demokrasi yang saat ini juga condong ke arah menang-menangan, menjadikan orang yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin menjadi semakin miskin. "Bayangkan ada dua orang kota menguasai tanah sama luasnya dengan tanah milik seribu orang desa. Kalau ini terus terjadi maka hancur negara ini," kata dia.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Sesuai Surat Sekjen Kemenag ke DPR, Hasan Affandi memang tidak ke Arab Saudi
04 September 2024 17:21 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017