"Kami yakin, hiruk pikuk pemberitaan media massa terkait perombakan kabinet, tidak akan mempengaruhi sikap dan pertimbangan Presiden," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Karding juga yakin Presiden dalam menjalankan hak prerogratifnya, dalam melakukan perombakan kabinet, dan tidak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain.

Dia mencermati ramainya isu reshuffle lebih karena beberapa elit yang ingin memaksakan kepentingannya, sehingga membuat bising situasi politik nasional.

"Bila tidak segera dihentikan, PKB khawatir para pembantu presiden terganggu konsentrasi kerjanya, sehingga mengganggu program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Dia mencontohkan salah satunya, terkait program pembangunan desa, yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dianggap telah mulai menunjukan perkembangan yang baik.

Selain itu terkait dengan isu resuffle pada Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi yang marak diberitakan media, Abdul Kadir menyatakan adalah hak prerogratif presiden.

Namun dia mengaku jika selama ini Kemendes menjadi incaran dari banyak pihak termasuk dari partai politik.

"Hal itu bisa dilihat dari adanya upaya mendesak presiden untuk menganti Menteri Desa Marwan Jafar, dengan cara mengorganisir massa, membangun opini dan sebagainya," katanya.

Karding menyakini Presiden Jokowi akan arif dan senantiasa menghargai PKB.