Pemkot Kaji Pengelolaan Museum Radya Pustaka
Jumat, 22 April 2016 14:25 WIB
Pengunjung mengamati koleksi yang disimpan di Museum Radya Pustaka di Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/4). Museum Radya Pustaka yang tercatat sebagai museum tertua di Indonesia itu memiliki koleksi yang terdiri dari berbagai macam arca, pusaka adat, wayan
Solo, Antara Jateng - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, mengkaji dua opsi terkait dengan pengelolaan Museum Radya Pustaka guna menggantikan kedudukan komite yang saat ini menangani museum tersebut.
Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo di Solo, Jumat, mengatakan dua opsi tersebut adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Masih dikaji mau dibentuk UPTD atau sekalian saja berbentuk BLUD. Dasar aturannya sudah ada, bisa memakai Undang-Undang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)," katanya.
Usulan pembentukan UPTD mengemuka beberapa hari terakhir setelah museum tertua di Indonesia itu tidak beroperasi selama empat hari akibat keterlambatan pencairan dana hibah operasional.
Opsi pembentukan BLUD akan merujuk pada pembentukan BLUD di RSUD Surakarta.
"Ya jika dibentuk BLUD seperti RSUD, pengelolaannya justru tidak berorientasi profit layaknya UPTD. Fungsi sosial museum tetap bisa berjalan," katanya.
Hadi Rudyatmo yang akrab dipanggil Rudy itu, mengatakan pembentukan lembaga baru untuk mengelola museum tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama.
Selain sudah membentuk BLUD sebagai pengelola RSUD, pemkot juga sudah pernah mendirikan UPTD untuk menangani suatu tempat publik di daerah tersebut.
"Ya yang terbaru adalah pembentukan UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mengelola Stadion Manahan dan menggantikan yayasan sebelumnya. Kalau membentuk lembaga baru itu bisa selesai dalam sehari atau dua hari," katanya.
Ia mengatakan hal yang terpenting adalah ketersediaan anggaran operasional bagi lembaga tersebut.
"Makanya kami baru bisa menyiapkan pembentukan lembaga itu lebih lanjut, saat pembahasan APBD Perubahan. Begitu APBD Perubahan disahkan, lembaga baru bisa langsung berjalan, ya maksimal Agustuslah," katanya.
Ia memastikan komite tetap dilibatkan dalam pengelolaan Radya Pustaka di bawah lembaga baru. Lembaga itu juga disiapkan untuk mengelola Museum Keris yang dijadwalkan beroperasi mulai Oktober mendatang.
"Ya kalau kepala pengelola tidak tahu apa-apa tentang cagar budaya dan bawahannya juga tidak paham, ya tidak akan jalan. Begitu juga untuk karyawan Radya Pustaka saat ini, kami harapkan tidak ada yang tergeser," katanya.
Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo di Solo, Jumat, mengatakan dua opsi tersebut adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Masih dikaji mau dibentuk UPTD atau sekalian saja berbentuk BLUD. Dasar aturannya sudah ada, bisa memakai Undang-Undang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)," katanya.
Usulan pembentukan UPTD mengemuka beberapa hari terakhir setelah museum tertua di Indonesia itu tidak beroperasi selama empat hari akibat keterlambatan pencairan dana hibah operasional.
Opsi pembentukan BLUD akan merujuk pada pembentukan BLUD di RSUD Surakarta.
"Ya jika dibentuk BLUD seperti RSUD, pengelolaannya justru tidak berorientasi profit layaknya UPTD. Fungsi sosial museum tetap bisa berjalan," katanya.
Hadi Rudyatmo yang akrab dipanggil Rudy itu, mengatakan pembentukan lembaga baru untuk mengelola museum tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama.
Selain sudah membentuk BLUD sebagai pengelola RSUD, pemkot juga sudah pernah mendirikan UPTD untuk menangani suatu tempat publik di daerah tersebut.
"Ya yang terbaru adalah pembentukan UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mengelola Stadion Manahan dan menggantikan yayasan sebelumnya. Kalau membentuk lembaga baru itu bisa selesai dalam sehari atau dua hari," katanya.
Ia mengatakan hal yang terpenting adalah ketersediaan anggaran operasional bagi lembaga tersebut.
"Makanya kami baru bisa menyiapkan pembentukan lembaga itu lebih lanjut, saat pembahasan APBD Perubahan. Begitu APBD Perubahan disahkan, lembaga baru bisa langsung berjalan, ya maksimal Agustuslah," katanya.
Ia memastikan komite tetap dilibatkan dalam pengelolaan Radya Pustaka di bawah lembaga baru. Lembaga itu juga disiapkan untuk mengelola Museum Keris yang dijadwalkan beroperasi mulai Oktober mendatang.
"Ya kalau kepala pengelola tidak tahu apa-apa tentang cagar budaya dan bawahannya juga tidak paham, ya tidak akan jalan. Begitu juga untuk karyawan Radya Pustaka saat ini, kami harapkan tidak ada yang tergeser," katanya.
Pewarta : Joko Widodo
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Kemenag kaji rekognisi alumni pesantren selain gelar Doktor Honoris Causa
28 February 2024 10:49 WIB
Pemerintah kaji pemberian grasi massal untuk narapidana kasus narkoba
12 October 2023 14:12 WIB, 2023
Pemkab Kudus kaji penerapan Perbub PKL mengatur zona larangan jualan
10 October 2023 18:34 WIB, 2023
Pemkab Magelang kaji kerja sama kota kembar dengan Distrik Rupandehi Nepal
12 September 2023 21:32 WIB, 2023