Jakarta, Antara Jateng - Pemerintah akan memerifikasi laporan kuburan massal dan jumlah korban pertikaian politik pada 1965, kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan.

"Ada teman yang akan memberikan daftar tempat kuburan massal. Besok saya sendiri yang akan menerima daftar itu untuk memverifikasinya," kata Luhut di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia mengharapkan laporan itu tidak membuat keributan lagi di publik karena pemerintah hanya ingin meluruskan angka jumlah korban.

"Kita ingin realistis. Angka itu berapa sih?. Kita sampai angka berapa sih?," kata Luhut.

Bahkan, jika bisa diidentifikasi, pemerintah akan mengerahkan tim forensik untuk identifikasi, sambung Luhut.

Ia mengatakan jika temuan kuburan massal itu memungkinkan untuk proses peradilan maka kasusnya akan dibawa ke peradilan. Tetapi, kalau tidak maka akan diselesaikan di luar peradilan.

"Tapi spirit kita enggak usah gaduh dulu. Bertahun-tahun enggak selesai-selesai lalu kita selesaikan, ya, jangan bikin gaduh," kata Luhut.

Ia mengakui ada pihak yang tidak akan puas pada penyelesaikan yang akan dilakukan pemerintah sekarang. Dia menyebut G-30-S adalah masalah politik sehingga kalau dibawa ke suasana sekarang malah tidak adil.

"Presiden tekankan kita selesaikan ini pendekatan kemunusiaan. Kita kembali ke masalah kemanusiaan supaya tuntas dan bangsa ini kembali rekonsialiasi dan jangan lagi menengok masa lalu," katanya.