Akbar Tandjung Tak Setuju Iuran Calon Ketum Golkar
Rabu, 4 Mei 2016 7:46 WIB
Akbar Tandjung. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna )
Jakarta, Antara Jateng - Politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tandjung tidak setuju dengan adanya iuran sebesar Rp1 miliar bagi calon ketua umum yang ikut dalam pemilihan di Munaslub 2016.
"Soal iuran sebetulnya dari awal tidak setuju ada iuran," kata Akbar dengan tegas saat ditemui di Kantor Akbar Tandjung Institute di Jakarta, Selasa.
Menurut penilaiannya, sebagai sebuah partai politik yang mengedepankan perjuangan maka semestinya tidak pantas untuk mengajukan syarat iuran dengan nilai yang sangat besar.
Sebuah organisasi perjuangan, ujarnya melanjutkan, semestinya diisi pula oleh orang-orang yang memiliki idealisme perjuangan dan memiliki gagasan untuk kemajuan partai dan negara.
"Namun orang yang memiliki idealisme seperti itu kebanyakan merupakan kalangan yang tidak memiliki sumber dana besar, apalagi pengusaha," tukasnya menambahkan.
Maka dari itu, adanya syarat iuran tersebut justru akan menyulitkan orang-orang yang mempunyai rasa panggilan dalam politik untuk menjadi seorang pemimpin.
Menurut dia, dengan adanya syarat iuran tersebut dapat berdampak pada menurunnya keinginan kader untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya pada partai berlambang Pohon Beringin itu.
"Ditambah lagi, saya khawatir ini akan menjadi preseden yang akan ditiru di tingkat provinsi atau kabupaten/kota," tukas Akbar menambahkan.
"Soal iuran sebetulnya dari awal tidak setuju ada iuran," kata Akbar dengan tegas saat ditemui di Kantor Akbar Tandjung Institute di Jakarta, Selasa.
Menurut penilaiannya, sebagai sebuah partai politik yang mengedepankan perjuangan maka semestinya tidak pantas untuk mengajukan syarat iuran dengan nilai yang sangat besar.
Sebuah organisasi perjuangan, ujarnya melanjutkan, semestinya diisi pula oleh orang-orang yang memiliki idealisme perjuangan dan memiliki gagasan untuk kemajuan partai dan negara.
"Namun orang yang memiliki idealisme seperti itu kebanyakan merupakan kalangan yang tidak memiliki sumber dana besar, apalagi pengusaha," tukasnya menambahkan.
Maka dari itu, adanya syarat iuran tersebut justru akan menyulitkan orang-orang yang mempunyai rasa panggilan dalam politik untuk menjadi seorang pemimpin.
Menurut dia, dengan adanya syarat iuran tersebut dapat berdampak pada menurunnya keinginan kader untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya pada partai berlambang Pohon Beringin itu.
"Ditambah lagi, saya khawatir ini akan menjadi preseden yang akan ditiru di tingkat provinsi atau kabupaten/kota," tukas Akbar menambahkan.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Tokoh masyarakat Jebres dukung Sekar Tanjung dampingi Gusti Bhre di Pilkada Solo 2024
07 August 2024 18:30 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017