Akbar Tandjung ajak kader Golkar kerja keras

Sabtu, 27 Oktober 2018 16:20 WIB

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung saat menghadiri Pelantikan Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Muslim Islam periode 2018-2023 di Pendopo Kudus, Sabtu (27/10). (Foto: Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (Antaranews Jateng) - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung berharap semua kader Partai Golkar bekerja keras untuk bisa masuk posisi dua besar pada Pemilu 2019.

"Selain bekerja keras, semua kader juga harus mengatur strategi yang betul dan tepat agar bisa meraih kursi sebanyak mungkin agar bisa masuk posisi dua besar," ujarnya ditemui usai menghadiri Pelantikan Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) periode 2018-2023 di Pendopo Kudus, Sabtu.

Apalagi, kata dia, Partai Golkar termasuk partai yang memiliki pengalaman panjang dan bisa dikatakan sebagai parpol besar.

Ia mencatat Partai Golkar pascareformasi sudah pernah mencapai posisi puncak, yakni pada Pemilu 2004, meskipun pemilu selanjutnya ditempati parpol lain.

Artinya, kata dia, negara demokrasi memang terjadi adanya pergantian di dalam pilihan masyarakat.

"Hasil survei terbaru soal Partai Golkar yang diprediksi tidak masuk dua besar, tentunya harus menjadi pelecut bagi seluruh kader Partai Golkar untuk lebih bekerja keras pada Pemilu 2019," ujarnya.

Ia berharap Partai Golkar di Kabupaten Kudus bisa menjadi yang terbanyak dalam memperoleh kursi di DPRD Kudus sehingga turut menyumbang prestasi hingga tingkat nasional.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Apalagi, kata Akbar, pemilu merupakan agenda nasional dan kegiatan yang bersifat berkesinambingan.

"Pemilu merupakan proses konstitusional dalam mengisi posisi politik," ujarnya.

Sementara Pemilu 2019 bakal digelar serentak mulai dari pemilihan anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat bersamaan dengan pemilihan presiden.

"Betapa pentingnya pemilu serentak nantinya. Karena itu, saya mengajak keluarga HMI dan rakyat Indonesia menggunakan hak konstitusionalnya, antara lain haknya memilih selain hak warga negara untuk dipuluh di dalam proses Pemilu 2019," ujarnya.

"Kalaupun ada perbedaan karena negara ini negara demokrasi serta berbasis kedaulatan rakyat dan hukum. Tentunya perbedaan pilihan itu tidak perlu dipermasalahakan karena hal yang tidak bisa dihindari," ujarnya.