Wapres: Pemerintah Bersikap Tegas Tangani Penyanderaan ABK di Filipina
Rabu, 29 Juni 2016 13:04 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, Antara Jateng - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan pemerintah bersikap tegas dalam penanganan penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di wilayah Perairan Filipina.
"Masalah sandera itu masih dalam proses, terhadap Pemerintah Filipina, kita tetap tegas dalam hal ini," kata Wapres usai berbuka puasa bersama tokoh MUI, ormas Islam dan ICMI di Istana Wapres di Jakarta, Selasa.
Karena saat ini pembebasannya masih terus diupayakan dan dalam proses maka tidak banyak yang bisa disampaikan Wapres.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan pihaknya telah mendapat kabar bahwa tujuh ABK Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Filipina selatan masih dalam keadaan baik.
"Sejak pernyataan terakhir pada Jumat 24 Juni lalu, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak di Indonesia maupun di Filipina. Dari hasil komunikasi dan koordinasi diperoleh informasi bahwa tujuh ABK WNI dalam keadaan baik," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa.
Menlu RI menjelaskan, ketujuh ABK sebelumnya dikabarkan disandera oleh dua kelompok yang berbeda, namun berdasarkan perkembangan informasi, saat ini para sandera ABK sudah berada di dalam satu kelompok.
"Namun, mereka (para ABK yang disandera) terkadang dipindahkan dan dipecah dalam dua kelompok. Kelompok penyandera masih terus berpindah dan diperkirakan masih di sekitar Pulau Jolo," ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Menlu RI juga menyebutkan bahwa pada Sabtu (25/6) kapal tugboat Charles telah tiba di pelabuhan Semayang, Balikpapan bersama enam ABK yang dilepas oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan.
Menlu RI kembali menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera tersebut melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina.
Sebelumnya, tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.
Menlu RI menyebutkan bahwa penyanderaan tehadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.
"Masalah sandera itu masih dalam proses, terhadap Pemerintah Filipina, kita tetap tegas dalam hal ini," kata Wapres usai berbuka puasa bersama tokoh MUI, ormas Islam dan ICMI di Istana Wapres di Jakarta, Selasa.
Karena saat ini pembebasannya masih terus diupayakan dan dalam proses maka tidak banyak yang bisa disampaikan Wapres.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan pihaknya telah mendapat kabar bahwa tujuh ABK Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Filipina selatan masih dalam keadaan baik.
"Sejak pernyataan terakhir pada Jumat 24 Juni lalu, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak di Indonesia maupun di Filipina. Dari hasil komunikasi dan koordinasi diperoleh informasi bahwa tujuh ABK WNI dalam keadaan baik," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa.
Menlu RI menjelaskan, ketujuh ABK sebelumnya dikabarkan disandera oleh dua kelompok yang berbeda, namun berdasarkan perkembangan informasi, saat ini para sandera ABK sudah berada di dalam satu kelompok.
"Namun, mereka (para ABK yang disandera) terkadang dipindahkan dan dipecah dalam dua kelompok. Kelompok penyandera masih terus berpindah dan diperkirakan masih di sekitar Pulau Jolo," ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Menlu RI juga menyebutkan bahwa pada Sabtu (25/6) kapal tugboat Charles telah tiba di pelabuhan Semayang, Balikpapan bersama enam ABK yang dilepas oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan.
Menlu RI kembali menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera tersebut melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina.
Sebelumnya, tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.
Menlu RI menyebutkan bahwa penyanderaan tehadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Agustina: Pemerintah perlu wadahi kreativitas remaja cegah maraknya gangster
26 October 2024 11:15 WIB
Jelang pelantikan Presiden dan Wapres RI, PPM harap dapat perkuat sinergi dengan Pemerintah
14 October 2024 18:01 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017