Beban Presiden Jokowi Dinilai Makin Berat Terima Kembali Arcandra Tahar
Minggu, 4 September 2016 16:14 WIB
Arcandra Tahar (ANTARA/M Agung Rajasa)
Jakarta, Antara Jateng- Beban politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai akan menjadi semakin berat jika menerima kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, kata Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara.
"Sangat sulit diterima akal sehat oleh publik jika Arcandra dilantik lagi sebagai Menteri ESDM," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut Igor, sekalipun Arcandra punya kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan pemerintah selayaknya orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk bangsa tanpa merusak kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
Dosen politik Universitas Jayabaya itu menyarankan Presiden Jokowi melakukan kalkulasi politik secara cermat (cost benefit consideration) agar tidak terjadi kegaduhan yang beresiko tinggi dan berakibat fatal bagi pemerintahan.
"Persoalan Arcandra bukan hanya di tataran politisi saja, tapi ini menjadi sudah menjadi domain rakyat awam juga. Ini masalah nasionalisme, masih banyak anak bangsa lainnya di bidang yang sama dengan dedikasi jauh lebih baik dari Arcandra," katanya.
Padahal, saat Jokowi memberhentikan Archandra Tahar karena dwi kewarganegaraan Indonesia dan AS waktu itu, kewibawaan dan kredibilitas Jokowi cukup positif dan mencapai titik yang terbaik selama ini.
Apapun alasannya wacana mengangkat kembali Arcandra, lanjut dia, adalah kesalahan kedua yang sangat fatal, karena sudah terbukti Presiden Jokowi menerima bisikan atau tekanan dari orang sekelilingnya yang salah besar dalam memberikan rekomendasi.
"Kasihan Pak Jokowi, wacana seperti ini berpotensi gaduh dan menjadi beban berat bagi kewibawaan dan kredibilitas pemerintahan Jokowi," katanya.
"Sangat sulit diterima akal sehat oleh publik jika Arcandra dilantik lagi sebagai Menteri ESDM," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut Igor, sekalipun Arcandra punya kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan pemerintah selayaknya orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk bangsa tanpa merusak kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
Dosen politik Universitas Jayabaya itu menyarankan Presiden Jokowi melakukan kalkulasi politik secara cermat (cost benefit consideration) agar tidak terjadi kegaduhan yang beresiko tinggi dan berakibat fatal bagi pemerintahan.
"Persoalan Arcandra bukan hanya di tataran politisi saja, tapi ini menjadi sudah menjadi domain rakyat awam juga. Ini masalah nasionalisme, masih banyak anak bangsa lainnya di bidang yang sama dengan dedikasi jauh lebih baik dari Arcandra," katanya.
Padahal, saat Jokowi memberhentikan Archandra Tahar karena dwi kewarganegaraan Indonesia dan AS waktu itu, kewibawaan dan kredibilitas Jokowi cukup positif dan mencapai titik yang terbaik selama ini.
Apapun alasannya wacana mengangkat kembali Arcandra, lanjut dia, adalah kesalahan kedua yang sangat fatal, karena sudah terbukti Presiden Jokowi menerima bisikan atau tekanan dari orang sekelilingnya yang salah besar dalam memberikan rekomendasi.
"Kasihan Pak Jokowi, wacana seperti ini berpotensi gaduh dan menjadi beban berat bagi kewibawaan dan kredibilitas pemerintahan Jokowi," katanya.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
PLN Icon Plus perkuat keandalan konektivitas pada Raker Presiden dan Retreat Kabinet Merah Putih
31 October 2024 13:00 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017