Kudus, Antara Jateng- Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masuk nominasi 10 besar di tingkat provinsi dalam penilaian melalui kuesioner soal keterbukaan informasi publik, kata Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng Zaenal Petir.

"Semua pemerintah daerah sebagai badan publik memang dituntut untuk bisa mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat," ujarnya saat melakukan peninjauan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kudus di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kudus, Kamis.

Kehadiran komisioner KIP Jateng tersebut disambut oleh Bupati Kudus Musthofa yang juga ikut mendampingi peninjauannya ke Dishubkominfo Kudus.

Pada kesempatan tersebut, Petir memberikan apresiasi atas peran Bupati Kudus yang turut memberikan dorongan pada jajarannya untuk transparan.

Di antaranya, transparan dalam hal kebijakan, anggaran, dan transparan kinerja, sehingga sesuai harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan efektif dan efisien.

"Bupati Kudus sangat peduli, apalagi pada hal-hal yang belum maksimal. Kami berharap semua kepala daerah ya seperti itu," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, kondisi di Kudus berbeda dengan beberapa daerah lainnya yang rata-rata PPID terbentur dengan atasan yang belum bersedia.

Untuk Kudus, kata dia, bupatinya justru turun langsung bahkan mendorong semua SKPD agar transparan dalam penganggarannya.

"Dengan transparansi ini tentu bagus, karena tidak ada yang disembunyikan dan masyarakat bisa ikut melihat semua anggaran untuk pembangunan di Kudus," ujarnya.

Dengan konsep seperti Bupati Kudus tersebut, dia berharap, tidak ada lagi kasus korupsi.

"Karena yang diinformasikan merupakan uang rakyat, sudah seharusnya rakyat juga mengetahui penggunaannya," ujarnya.

Sementara itu Bupati Kudus Musthofa mengatakan, kondisi yang ada sekarang tetap dilanjutkan, sedangkan sejumlah kekurangan akan terus dibenahi.

Kehadiran KIP, katanya, memberikan harapan bagi keterbukaan informasi publik.

"PPID pada Dishubkominfo ini sudah cukup terbuka. Karena saya menyadari anggaran yang ada dari keringat rakyat," jelasnya.

Untuk memberikan layanan terbuka bagi publik, Pemkab Kudus juga menggagas aplikasi "Menara" berbasis android.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui jumlah anggaran serta bisa memberikan masukan berbagai layanan yang ada di seluruh SKPD.