Sekolah swasta gratis di Semarang bakal masuk PPDB 2025

Jumat, 3 Januari 2025 21:11 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto bersama dengan para pemangku kepentingan terkait saat Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan), di Semarang, Jumat (3/1/2025). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Semarang berencana memasukkan sekolah swasta gratis ke dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 bersama dengan sekolah negeri.

"Nanti sekolah swasta gratis, itu kami libatkan dalam konsep kebijakan PPDB 2025. Jadi, sekolah negeri dan sekolah swasta gratis, itu nanti jadi satu paket," kata Kepala Disdik Kota Semarang Bambang Pramusinto usai kegiatan Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan) di Semarang, Jumat.

Dengan dijadikan satu paket sistem penerimaan dalam PPDB, kata dia, ketika ada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa langsung dimasukkan ke sekolah swasta gratis.

Saat ini, Kota Semarang memiliki setidaknya 121 sekolah swasta gratis yang tersebar di berbagai wilayah, terdiri atas 41 jenjang Taman Kanak-kanak (TK), 47 Sekolah Dasar (SD), dan 41 SMP.

"Ketika PPDB ada calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri bisa kami salurkan di sekolah swasta gratis, jadi satu paket. Kalau kemarin kan belum masuk, tapi 2025 kami masukkan," katanya.

Dengan dimasukkannya sekolah swasta gratis dalam sistem PPDB, kata dia, tentunya nanti ada beberapa aspek yang harus menyesuaikan dengan sekolah negeri.

"Misalkan, diprioritaskan untuk siswa yang kurang mampu dulu, kemudian siswa yang dekat dengan sekolah. Makanya nanti kalau kami masukkan dalam satu paket kebijakan PPDB 2025, perlakuan untuk sekolah swasta gratis sama dengan sekolah negeri," katanya.

Artinya, kata dia, sistem zonasi, kemudian inklusi untuk calon peserta didik berkebutuhan khusus, dan siswa kurang mampu harus menjadi prioritas.

Untuk kebijakan PPDB 2025, katanya, sejauh ini pihaknya masih melakukan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, sembari menunggu arahan dari kementerian, misalnya terkait sistem zonasi.

"Kami mempersiapkan untuk kebijakan PPDB 2025, sambil menunggu kebijakan dari kementerian yang mudah-mudahan nanti Januari atau awal Februari sudah turun," katanya.

Yang jelas, kata Bambang, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan PPBD 2024 berjalan dengan baik, sehingga aspek-aspek positif akan dipertahankan pada PPDB tahun ini.

"Nanti beberapa poin, beberapa potensi yang muncul di PPDB 2024, insya Allah akan tetap bermanfaat ya, contoh kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kami tetap akan membuat forum seperti ini untuk membuat kebijakan di tingkat kota," katanya.