Wiranto: Pemutusan Kerja Sama Pertahanan tidak Menyeluruh
Kamis, 5 Januari 2017 16:58 WIB
Menkopolhukam Wiranto (ANTARA /Hafidz Mubarak A)
Jakarta Antara Jateng - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemutusan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia akibat kasus pelecehan Pancasila, tidak menyeluruh.
Mantan Panglima TNI ini, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, mengungkapkan kasus yang menyinggung kehormatan bangsa pada November 2016 tersebut, hanya berdampak pada penghentian sementara kerja sama pelatihan Bahasa Indonesia di satuan khusus Australia.
"Berarti bukan pemutusan kerja sama pertahanan secara menyeluruh seperti yang diberitakan di banyak media akhir-akhir ini," terangnya.
Wiranto menuturkan setelah Australia melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait kasus pelecehan lambang negara Indonesia, hubungan pertahanan antara dua negara tetangga ini akan dilanjutkan.
"Masalah (pelecehan) tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik selama ini, hal ini juga telah ditekankan Presiden Joko Widodo pagi tadi," katanya.
Dengan adanya konfirmasi ini, Menko Polhukam berharap tidak ada lagi pemberitaan di luar konteks yang justru akan membingungkan masyarakat dan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Mantan Panglima TNI ini, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, mengungkapkan kasus yang menyinggung kehormatan bangsa pada November 2016 tersebut, hanya berdampak pada penghentian sementara kerja sama pelatihan Bahasa Indonesia di satuan khusus Australia.
"Berarti bukan pemutusan kerja sama pertahanan secara menyeluruh seperti yang diberitakan di banyak media akhir-akhir ini," terangnya.
Wiranto menuturkan setelah Australia melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait kasus pelecehan lambang negara Indonesia, hubungan pertahanan antara dua negara tetangga ini akan dilanjutkan.
"Masalah (pelecehan) tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik selama ini, hal ini juga telah ditekankan Presiden Joko Widodo pagi tadi," katanya.
Dengan adanya konfirmasi ini, Menko Polhukam berharap tidak ada lagi pemberitaan di luar konteks yang justru akan membingungkan masyarakat dan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Grab sebut pemutusan hubungan kemitraan dilakukan transparan dan bertahap
24 October 2019 14:14 WIB, 2019
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017