Jakarta Antara Jateng - Komisi I DPR menyarankan Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Australia bertemu untuk menyelesaikan persoalan kerja sama militer yang dihentikan sementara oleh TNI, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz.

"Untuk itu kedua Menhan dari pihak Indonesia dan Australia sebaiknya segera bertemu untuk dapat menyelesaikan. Artinya permintaan maaf harus ditindaklanjuti dengan komitmen-komitmen agar ada saling menghargai ke depan," kata Meutya Hafidz di Jakarta, Jumat.

Dia menyarankan dua negara yang bertetangga itu dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut.

Meutya mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus tegas untuk hal prinsip karena tidak perlu melunak namun ketegasan itu juga untuk segera mencari solusi.

"Jika pihak Australia menindaklanjuti setelah permintaan maaf kemudian langsung melakukan hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam, dari fasilitas, sistem pengajaran, dan lain-lain untuk menghormati Indonesia, maka saya rasa cukup dan kerja sama bisa diteruskan kembali," ujarnya.

Menurut dia, yang perlu dipastikan adalah agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang mencederai hubungan baik dan hubungan yang saling menghormati.

Hal itu menurut dia karena Australia adalah salah satu mitra dalam kerja sama pertahanan yang sudah cukup lama.

Sebelumnya, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. (baca juga: Australia sudah tindak anggota terlibat pelecehan)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Australia Marise Payne meminta maaf kepada Indonesia terkait adanya kasus pelecehan Pancasila yang dilakukan salah satu anggota "Australian Defence Force" (ADF). (baca juga: Menhan Australia minta maaf)