Semarang, ANTARA JATENG - Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Tengah diminta ikut menyosialisasikan antikekerasan terhadap anak dan perempuan karena jumlahnya relatif tinggi.

"Kader PKK harus bisa menjadi agen perubahan melawan kekerasan terhadap anak dan perempuan," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis.

Menurut Atikoh, masyarakat termasuk kader PKK dapat langsung melaporkan ke dinas-dinas terkait jika menemui indikasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

Ia mengharapkan masyarakat tidak berdiam diri ketika melihat kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perundungan (bullying) yang terjadi di sekitarnya.

"Tidak hanya korban `bullying` yang harus menjadi perhatian, pelaku `bullying` juga perlu didampingi agar mereka tidak ketagihan `membully` dan diharapkan dapat meninggalkan perilaku-perilaku yang negatif," ujarnya.

Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Sri Kusuma Astuti menambahkan sosialisasi-sosialisasi antikekerasan anak dan perempuan perlu terus digiatkan guna menekan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data 2014, kasus kekerasan secara keseluruhan mencapai 2.642 kasus, 2015 menurun menjadi 2.466 kasus, dan 2016 kembali naik 2.531 kasus, sedangkan pada 2017 hingga Juli ini sudah ada 643 kasus.

Menurut dia, ada sembilan kabupaten/kota yang kasus kekerasannya di atas 100, diantaranya Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kendal, Batang dan juga Kota Semarang.

"Ini harus menjadi perhatian dinas-dinas terkait untuk terus berupaya menurunkan," katanya.