Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsin(Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus meningkatkan kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan maupun keuangan perusahaan daerah yang semakin baik.

"Dengan meningkatkan kerja sama dengan BPKP, maka pengelolaan keuangan bisa berjalan baik dan akuntabel sehingga tidak terjadi berbagai penyimpangan," kata Sekda Provinsi Jateng, Sri Puryono, di Semarang, Jumat.

Menurut dia, tegaknya akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan maupun pembangunan itu sangat penting, apalagi jika menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Pada prinsipnya, reformasi birokrasi harus terus digerakkan agar dapat menampilkan badan publik yang semakin berkualitas, efektif, efisien, bersih, dan akuntabel," ujar Sri.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menilai cukup berat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih karena bakal berhadapan dengan oknum dan nafsu pribadi, apalagi saat ini ruang-ruang tindak koruptif juga makin mengikuti perkembangan zaman pada era digital.

Guna menghindari korupsi, beberapa waktu lalu semua orang mendorong agar dilahirkan e-katalog. Namun, kata Ganjar, itu pun masih terbuka celah untuk melakukan korupsi.

Peluang korupsi lainnya, lanjut dia, berada pada ranah penjualan izin, jualan jabatan, mengakali maupun bersekongkol yang biasanya lahir dari relasi komunikasi dengan jajaran legislatif.

"`Pemerintahan bersihlah yang diharapkan masyarakat saat ini harus belajar. Saya juga masih belajar pada level desa dan kabupaten. Dari ilmu-ilmu baru yang muncul di dunia, mau tidak kita melakukan itu Satu per satu catatan dari Kemenkeu diperbaiki," kata Ganjar.