Menristekdikti: Rektor jangan kerahkan mahasiswa demo
Kamis, 26 September 2019 15:19 WIB
Menristekdikti Mohamad Nasir (Indriani)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta rektor perguruan tinggi di Tanah Air tidak mengerahkan mahasiswa untuk ikut aksi demonstrasi.
"Saya mengajak rektor di semua perguruan tinggi agar tidak mengerahkan mahasiswa untuk demonstrasi," ujar Nasir usai pelantikan sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Jakarta, Kamis.
Menristekdikti juga meminta para rektor untuk mengajak mahasiswanya dialog dan tidak dibiarkan untuk ikut demonstrasi.
Baca juga: Menristekdikti: PTN belum berubah hadapi industri 4.0
"Rektor harus bertanggung jawab dan presiden mengatakan mahasiswa diajak dialog dengan baik, jangan sampai mahasiswa turun ke jalan karena insan akademik itu dianggap sebagai insan intelektual," terang Nasir.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan akan menggandeng pihak Polri dan TNI untuk melakukan pelacakan kalau ada mahasiswa yang melakukan tindakan inkonstitusional. Menurut dia, rektor harus bertanggung jawab.
Pihaknya juga akan melacak dosen yang turut mengerahkan mahasiswa. Apalagi jika hal itu dikerahkan oleh dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Nasir juga meminta mahasiswa untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa, karena tuntutan sudah diakomodir.
"Saya berharap mahasiswa jangan sampai terpengaruh isu politik. Jangan sampai diarahkan para penumpang gelap yang mempengaruhi maksud baik mahasiswa. Tapi penumpang gelap ini berbahaya karena mereka yang akan melakukan tindakan inkonstitusional," ujar Nasir.
Baca juga: Menristekdikti: Kampus bisa jadi museum pada era disruptif
"Saya mengajak rektor di semua perguruan tinggi agar tidak mengerahkan mahasiswa untuk demonstrasi," ujar Nasir usai pelantikan sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Jakarta, Kamis.
Menristekdikti juga meminta para rektor untuk mengajak mahasiswanya dialog dan tidak dibiarkan untuk ikut demonstrasi.
Baca juga: Menristekdikti: PTN belum berubah hadapi industri 4.0
"Rektor harus bertanggung jawab dan presiden mengatakan mahasiswa diajak dialog dengan baik, jangan sampai mahasiswa turun ke jalan karena insan akademik itu dianggap sebagai insan intelektual," terang Nasir.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan akan menggandeng pihak Polri dan TNI untuk melakukan pelacakan kalau ada mahasiswa yang melakukan tindakan inkonstitusional. Menurut dia, rektor harus bertanggung jawab.
Pihaknya juga akan melacak dosen yang turut mengerahkan mahasiswa. Apalagi jika hal itu dikerahkan oleh dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Nasir juga meminta mahasiswa untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa, karena tuntutan sudah diakomodir.
"Saya berharap mahasiswa jangan sampai terpengaruh isu politik. Jangan sampai diarahkan para penumpang gelap yang mempengaruhi maksud baik mahasiswa. Tapi penumpang gelap ini berbahaya karena mereka yang akan melakukan tindakan inkonstitusional," ujar Nasir.
Baca juga: Menristekdikti: Kampus bisa jadi museum pada era disruptif
Pewarta : Indriani
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
UMP targetkan terima 6.000 mahasiswa baru program reguler pada tahun 2025
03 November 2024 14:03 WIB