Solo (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia.

"Ini menjadi skala prioritas program kerja pak Jokowi, karena secara prinsip kuncinya (pelayanan) adalah ada di pemerintah daerah," kata kata Tjahjo Kumolo saat peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman Surakarta di Solo, Jumat.

Ia mengatakan MPP Jenderal Sudirman Surakarta merupakan MPP keempat di Jawa Tengah yang sudah beroperasi. Sebelumnya ada di Banyumas, Batang, dan Kebumen.

"Saat ini yang mempersiapkan cukup banyak, ada sekitar 18. Mudah-mudahan layanan terpadu di Solo ini juga bisa menginspirasi kabupaten lain di Solo raya," katanya.

Bahkan, dengan mengintegrasikan layanan publik tersebut, pihaknya berharap pelayanan bisa dilakukan secara cepat dan akurat. "Targetnya (proses penyelesaian pelayanan) bisa dilakukan dalam hitungan jam," katanya.

Ia berharap melalui MPP tersebut, masyarakat lebih mudah dalam mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, surat kematian, memperpanjang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), hingga surat keterangan berkelakuan baik.

Dengan demikian, lanjutnya, basis data juga akan makin jelas untuk kemudian bisa dijadikan sebagai modal pemerintah dalam menyalurkan program bantuan sosial. "Salah satunya e-KTP jelas. Ini uang (anggaran) ada, tapi bantuan sosial kok sulit (disalurkan)," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan saat ini Pemerintah Kota Surakarta sedang melakukan inovasi berbagai macam pelayanan masyarakat.

Selain mendirikan MPP, katanya, dari sisi program kerja juga ada beberapa yang diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya Solo Sepakat Satu Data dan Sultan Nikah atau konsultasi pranikah calon pengantin.

"Ini ada filosofinya, yaitu laki-laki harus mampu mengayomi, melindungi istri dan anak-anaknya. Pada konsultasi ini juga (calon pengantin) akan dapat buku saku pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, termasuk program untuk keluarga berencana," tuturnya.