Solo (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah merespons sejumlah tenaga kesehatan (nakes) pada gempa Mamuju yang terpapar COVID-19.

"Pemangku kepentingan harus segera merespons laporan yang menyebutkan adanya ratusan tenaga kesehatan terpapar COVID-19 saat bertugas menangani gempa di Mamuju, Sulawesi Barat," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya yang diterima di Semarang, Kamis.

Sejauh ini, dari data yang diperolehnya ada sebanyak 789 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 saat menangani korban gempa Mamuju.

Terkait hal itu, dikatakannya, para pemangku kepentingan diminta segera mengambil langkah strategis untuk melindungi tenaga kesehatan dan relawan dari ancaman paparan COVID-19 di kawasan bencana.

"Apalagi amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," katanya.

Ia mengatakan perlunya respon pemangku kepentingan untuk segera menangani nakes tersebut karena menindaklanjuti pernyataan salah satu petugas emergency medical team dari Ikatan Dokter Indonesia Tri Maharani pada diskusi daring bertema "Mitigasi Bencana di Masa Pandemi" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, kemarin.

Maharani mengungkapkan ada 789 tenaga kesehatan yang bertugas menolong korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat terpapar COVID-19 pada saat menjalankan tugasnya tersebut. Oleh karena itu, ia berharap para pemangku kepentingan dapat memberi perlindungan yang layak terhadap para tenaga kesehatan di kawasan bencana di masa pandemi.

"Pertambahan ratusan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di lokasi bencana di Mamuju sangat memprihatinkan, belum lagi kondisi para relawan. Saya berharap ada upaya yang segera untuk mencegah penyebaran virus Corona yang meluas di kawasan bencana," katanya.

Menurut dia, salah satu yang perlu dilakukan dalam menghadapi kondisi bencana di masa pandemi adalah rancangan strategi jangka pendek dalam pencegahan penularan COVID-19 di lokasi terjadinya bencana.