Kominfo tanggapi sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang diduga bocor
Jumat, 3 September 2021 14:16 WIB
Ilustrasi - Seorang tenaga kesehatan menunjukan E-Sertifikat usai divaksin COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (18/1/2021). ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/aww
Jakarta (ANTARA) - Sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo diduga bocor dan beredar di dunia maya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi aman.
"Integrasi eHac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman," kata Johnny kepada ANTARA, Jumat.
Kominfo menyatakan penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data COVID-19.
ANTARA sudah menghubungi perwakilan Kementerian Kesehatan, namun, belum mendapatkan penjelasan.
Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Pantauan ANTARA per siang ini, terdapat pembaruan untuk aplikasi PeduliLindungi untuk sistem operasi Android.
Aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi COVID-19 milik pengguna dan sejauh ini tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.
Sementara di situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi aman.
"Integrasi eHac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman," kata Johnny kepada ANTARA, Jumat.
Kominfo menyatakan penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data COVID-19.
ANTARA sudah menghubungi perwakilan Kementerian Kesehatan, namun, belum mendapatkan penjelasan.
Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Pantauan ANTARA per siang ini, terdapat pembaruan untuk aplikasi PeduliLindungi untuk sistem operasi Android.
Aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi COVID-19 milik pengguna dan sejauh ini tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.
Sementara di situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.
Pewarta : Natisha Andarningtyas
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Sejumlah warga Rowosari tolak imunisasi polio, Pemkot Semarang lakukan pendekatan khusus
18 January 2024 7:44 WIB, 2024
Terpopuler - IT
Lihat Juga
Bidik generasi muda, BSI gelar literasi digital di sejumlah pusat perbelanjaan Jabodetabek
22 November 2024 13:23 WIB