Sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Jawa Tengah diminta untuk ikut mengatasi berbagai masalah pertembakauan yang selama ini merugikan para petani tembakau.
"BUMD sebagai bagian dari usaha pemerintah, tentu akan lebih baik turun tangan sehingga nasib petani tembakau mendapat perhatian," kata Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Kiai Haji Yusuf Chudlori di Semarang, Rabu.
Pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini menegaskan, PKB tidak akan sekadar menampung aspirasi para petani tembakau, namun ikut berjuang dan terus memberikan pendampingan agar mereka tidak tergantung pada pabrikan besar.
Baca juga: Gubernur Jateng minta pabrik rokok percepat beli tembakau petani
Di luar Jateng, lanjut dia, ada lelang tembakau agar petani memiliki nilai tawar dan harga tidak hanya ditentukan atau tergantung salah satu pihak.
Gus Yusuf juga meminta pemerintah pusat tidak "memainkan" cukai sebab bisa memukul keberadaan petani tembakau."Lahan lain APBN masih banyak karena saat cukai naik, akan berdampak terhadap jutaan keluarga petani tembakau," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari Fraksi PKB Sukirman juga akan mendorong Pemerintah Provinsi Jateng agar BUMD turut berperan dalam sektor tembakau.
"BUMD di Jateng beragam, tapi tak pernah sentuh tembakau. Tak punya masterplan jelas, musim kayu ya kayu, musim durian ya durian. Tentu akan lebih baik mencari potensi lain, seperti tembakau ini," katanya.
Tembakau, kata Sukirman, seharusnya memiliki prospek yang baik, apalagi sejauh ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebenarnya hanya selalu tergantung pajak.
"Lagi-lagi dibebankan kepada masyarakat.Ada BUMD tapi belum terkelola dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Temanggung minta PT Djarum percepat pembelian tembakau
Baca juga: Pabrik rokok diminta serap seluruh tembakau petani Temamggung