"Kami ingin belajar dan mau mencontoh apa yang baik, yang sudah terjadi di Jawa Tengah ini; terutama pencegahan korupsi," kata Hermous usai bertemu Ganjar di Semarang, Senin.
Menurut Hermous, ada tiga hal menarik dari paparan Ganjar dalam menyampaikan pola kepemimpinannya di Jawa Tengah, yakni pencegahan korupsi, inovasi, dan digitalisasi.
Baca juga: KPK: Santri itu DNA-nya antikorupsi
Dia menyebut kepemimpinan Ganjar di Provinsi Jawa Tengah luar biasa dari aspek pencegahan tindak pidana korupsi.
"Kemudian, yang kedua adalah inovasinya. Ada sekitar 500 lebih inovasi yang saya lihat sangat luar biasa. Dan ketiga adalah digitalisasi yang luar biasa untuk mendorong efektivitas kinerja pemerintah," tambahnya.
Hermous mengaku sempat bertanya kepada Ganjar tentang bagaimana mengelola komunikasi dengan kepala daerah di Pemprov Jateng, terutama dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai kepala daerah Ibu Kota Provinsi Jateng.
Hermous juga berharap ketika kembali ke Kabupaten Manokwari, dia bisa melakukan hal serupa dalam menjalin komunikasi dengan sesama kepala daerah di Provinsi Papua Barat.
"Sehingga ke depan Papua juga bisa mengejar ketertinggalan, sehingga bisa menyamai atau minimal berada di posisi yang juga tidak kalah dengan Provinsi Jawa Tengah dan provinsi lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan kekompakan dan kemauan yang sama antarkepala daerah.
Tindak pidana korupsi, lanjut Ganjar, menjadi isu yang dia bawa sejak menjabat pertama kali sebagai Gubernur Jateng pada 2013.
"Menarik karena datangnya ingin belajar bagaimana mencegah korupsi dan kemudian melakukan reformasi birokrasi. Nah, tadi kami sampaikan digitalisasinya kami bangun, terus kemudian bagaimana membangun kesadaran dari ASN (aparatur sipil negara) untuk setop korupsi, layani masyarakat dengan baik, mudah, murah, cepat, dan bagaimana gerakan itu kami lakukan," jelas Ganjar.
Terkait dengan penerapan digitalisasi, Ganjar mendorong Hermous untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat, misalnya dengan menghidupkan posko di tiap distrik.
"Stepping-nya tidak harus sama. Tadi coba kami dorong posko, yang bisa dipakai untuk pengaduan ke bupati, sehingga (laporan dari masyarakat) itu bisa masuk tiap hari," katanya.
Mantan anggota DPR itu menjelaskan prinsip dalam menjalankan pemerintahan yang baik ialah melayani masyarakat; meskipun tidak langsung sempurna, tapi wajib diupayakan.
"Prinsip sebenarnya, masyarakat itu butuh diladeni. Kadang kami melayani dan meladeni tidak mendapat sempurna, tapi menuju sempurna wajib dilakukan," ujar Ganjar.
Baca juga: Eks Menkoimnfo diperiksa Kejagung terkait korupsi Satelit Kemhan