Semarang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A. Yuspahruddin kembali mengingatkan pentingnya mengimplementasikan kode etik ASN karena menurutnya hal itu merupakan kunci demi mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang berkelas dunia.

Hal itu disampaikan Kakanwil ketika membuka kegiatan sosialisasi dan survei lapangan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) oleh tim dari Inspektorat Jenderal, Rabu (24/8).

Hadir secara langsung pada kegiatan pembukaan Kadiv Administrasi Jusman, Kadiv Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Pejabat Administrasi Kanwil dan Kepala UPT se-eks Karesidenan Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil mengajak seluruh jajarannya di Jawa Tengah untuk dengan sebenar-benarnya mengisi survei PMPI yang diadakan oleh Itjen.

PMPI dimaksudkan untuk menilai secara mandiri terkait budaya integritas pada setiap satuan kerja. Menurut Kakanwil, yang bisa menilai integritas dari satuan kerja masing-masing ialah para pegawai itu sendiri.

“Oleh karena itu kita semua harus mengisi PMPI ini untuk menilai diri sendiri, dimana pada area kerja kita berintegritas atau tidak. Saya berharap mari kita mengisi survei ini dengan baik sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya,” ajak Yuspahruddin kepada Kepala UPT Eks Karesidenan Semarang yang hadir secara langsung dan seluruh UPT yang hadir secara virtual.

Baca juga: Satu-satunya di Jateng, Rutan Boyolali berhasil budidayakan semangka

Selain itu, Kakanwil menghimbau untuk menginternalisasikan poin satu Kode Etik ASN karena nilai integritas termuat di dalamnya.

“Saya mengajak kita semua untuk membaca dengan baik poin 1 pada kode Etik ASN yaitu bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi. Itu setiap hari kita dengar pada apel pagi,” katanya.

Sebelumnya mewakili tim Inspektorat Jenderal Ficki Faizal menyampaikan rasa terima kasih atas antusiasme yang tinggi dari jajaran Kemenkumham Jateng terkait sosialisasi PMPI ini.

Ia mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta para Pimpinan Tinggi Kanwil Jateng dalam membina dan memimpin jajarannya di Jawa Tengah.

“Kami melihat antusiasme tinggi terhadap pelaksanaan PMPI ini. Tercatat 600an survei terlaksana usai dilakukan sosialisasi. Kami percaya antusiasme yang tinggi ini tidak terlepas dari hasil pembinaan Pimti dalam memimpin Jawa Tengah,” katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi terkait pengisian survei PMPI pada laman web Itjen Kemenkumham, dan dilanjutkan pula survei lapangan di UPT Karesidenan Semarang dan Surakarta.

Baca juga: Ditjen AHU mudahkan pelayanan publik bagi masyarakat Sukoharjo