Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah meluncurkan berbagai kegiatan percepatan penurunan kemiskinan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 senilai Rp9.003.766.000.

Koordinator Satuan Kerja Program dan Kegiatan Milna Soelistiyani di Magelang, Senin, menjelaskan DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah.

Hal tersebut berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz di GOR Samapta Magelang. Hadir pada acara tersebut, antara lain Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Magelang Taufiq Nurbakin, kepala OPD, camat, lurah, ketua RT/RW se-Kota Magelang.

Ia menyampaikan sebagai penghargaan pada tahun berjalan pemerintah pusat juga menggulirkan DID kinerja tahun berjalan, yaitu DID yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan.

Pelayanan dasar publik itu meliputi layanan pemberian vaksinasi COVID-19, dukungan pemda terhadap penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.

"Pada tahun 2022 ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2022 telah ditentukan 125 provinsi/kabupaten/kota penerima DID kinerja tahun berjalan, termasuk Pemerintah Kota Magelang, dengan nilai alokasi sebesar Rp9.003.766.000," katanya.

DID di Kota Magelang diampu oleh sejumlah OPD yang dialokasikan untuk tujuan percepatan penurunan kemiskinan, antara lain Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) meliputi padat karya pada fasilitas umum dan tempat ibadah pada 224 lokasi dengan melibatkan 5.322 orang.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meliputi sosialisasi keamanan pangan dan sertifikasi halal, penyelenggaraan pasar murah, pelatihan UMKM dan melengkapi fasilitas IKM Centre, Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) berupa kegiatan budi daya cabai, budi daya lele dengan melibatkan kelompok tani dan pembuatan sumur.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupa pelatihan pilah sampah, sekolah sampah, proklim dan tanaman RTH dengan melibatkan kader PKK, nasabah bank sampah, pengelola dan nasabah TPS 3R dan para petugas sampah lingkungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berupa padat karya pada 10 SD, tiga SMP, dan delapan TK/PAUD/kelompok belajar dengan melibatkan 158 orang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) meliputi padat karya pemeliharaan sarana prasarana pemukiman di lokasi kumuh, melibatkan 600 orang dan padat karya pemeliharaan 28 RTLH dengan melibatkan 225 orang, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) berupa lokakarya kewisataan di lima kelurahan potensi wisata melibatkan 575 orang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) meliputi padat karya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang melibatkan 240 orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) berupa pelatihan perempuan ekonomi produktif untuk 600 orang perempuan rawan ekonomi/perempuan kepala keluarga dan Dinas Sosial (Dinsos) meliputi penyediaan alat bantu bagi lima disabilitas dan pemberian bantuan tunai subsidi BBM kepada 8.276 orang.

"Waktu pelaksanaan seluruh kegiatan yang diampu OPD tersebut mulai bulan Oktober-Desember 2022," katanya.

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz berharap, kemiskinan di Kota Magelang dapat menurun dan akhirnya bermuara pada perubahan tatanan sosial masyarakat Kota Magelang yang maju, sehat, dan bahagia. DID yang diperoleh dari pemerintah pusat itu merupakan hasil kerja seluruh elemen Pemkot Magelang hingga tingkat RT/RW.

"Ini rezeki, Rp9 miliar itu tidak semua daerah dapat ini berkat panjenengan (anda) semua. Saya harap program ini betul-betul dibagikan, tepat sasaran, dan amanah," katanya.

Dia berpesan, semua OPD pengampu harus memiliki data sesuai dengan nama dan alamat dari sasaran kegiatan agar tidak terjadi duplikasi sasaran, kemudian untuk kegiatan yang membutuhkan kerja sama, koordinasinya agar dikomunikasikan dengan OPD terkait.

"Semua OPD pengampu untuk segera menyusun time line mengingat waktu pelaksanaan relatif sangat pendek, lakukan monitoring dan evaluasi periodik untuk mengetahui perkembangan realisasi kegiatan," katanya.