Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berencana melengkapi semua titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) dengan kiloWatt hour (kwh) meter guna menghemat biaya tagihan rekening listrik karena lebih transparan.

"Untuk saat ini, kami baru mendata jumlah LPJU dan kondisi terkini karena baru menerima pelimpahan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) per Januari 2023," kata Kepala Dinas Perhubungan Kudus Catur Sulistyanto di Kudus, Kamis.

Dari 6.616 titik LPJU di Kudus, kata dia, sebagian sudah ada yang dilengkapi kWh meter, namun masih banyak yang belum sehingga nantinya secara bertahap akan dilengkapi.

Adanya kWh meter, imbuh dia, tagihan listriknya lebih hemat karena sesuai penggunaan. Sedangkan tanpa kWh meter pembayarannya tidak berdasarkan lampu menyala atau tidak, sehingga tagihan setiap bulan tetap meskipun ada lampu yang tidak menyala.

Upaya lainnya, yakni melakukan migrasi dari listrik prabayar (mode token) menjadi pascabayar.

"Dengan mode token, sering kali terjadi resistensi penganggaran sehingga demi pemenuhan penerangan yang harus menyala setiap saat, kami putuskan untuk dilakukan migrasi menjadi pascabayar," ujarnya.

Hal itu, kata dia, juga sudah dikomunikasikan dengan pihak PLN, nantinya migrasi akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Sementara untuk memenuhi tagihan listrik untuk semua LPJU di Kabupaten Kudus, pada tahun anggaran 2023 dianggarkan Rp31,4 miliar. 

Baca juga: Bupati Kudus ajak masyarakat sampaikan SPT lebih awal