Metode pilgub, Gibran lebih setuju pemilihan langsung
Senin, 6 Februari 2023 19:51 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Senin (6/2/2023). ANTARA/Aris Wasita
Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka lebih setuju pemilihan gubernur berbasis demokrasi sehingga masyarakat dapat berperan dalam tatanan pemerintahan.
"Kalau bisa seperti sekarang aja lah ya. Biar demokrasi tetap berjalan," katanya di Solo, Senin.
Ia mengatakan demokrasi akan berjalan dengan melibatkan masyarakat luas.
"Luwih gayeng (lebih meriah) begini," katanya.
Meski pada pemilu memerlukan anggaran besar tetapi, katanya akan tetap berguna mengingat warga harus tetap berpartisipasi pada pemilihan daerah.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo setuju jika gubernur tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu melainkan ditunjuk pemerintah pusat.
Terkait dengan hal itu, Airlangga mengatakan sebagai partai politik pihaknya harus ikut pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
"Karena KPU ini adalah produk undang-undang dan undang-undang yang membuat DPR dan pemerintah, DPR adalah perwakilan partai politik," katanya.
Ia juga mengelak jika pernyataan tersebut merugikan Partai Golkar.
"Kalau politik ini bukan untung rugi, yang untung rugi kalau kita bikin warung. Politik bukan soal itu," katanya.
"Kalau bisa seperti sekarang aja lah ya. Biar demokrasi tetap berjalan," katanya di Solo, Senin.
Ia mengatakan demokrasi akan berjalan dengan melibatkan masyarakat luas.
"Luwih gayeng (lebih meriah) begini," katanya.
Meski pada pemilu memerlukan anggaran besar tetapi, katanya akan tetap berguna mengingat warga harus tetap berpartisipasi pada pemilihan daerah.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo setuju jika gubernur tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu melainkan ditunjuk pemerintah pusat.
Terkait dengan hal itu, Airlangga mengatakan sebagai partai politik pihaknya harus ikut pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
"Karena KPU ini adalah produk undang-undang dan undang-undang yang membuat DPR dan pemerintah, DPR adalah perwakilan partai politik," katanya.
Ia juga mengelak jika pernyataan tersebut merugikan Partai Golkar.
"Kalau politik ini bukan untung rugi, yang untung rugi kalau kita bikin warung. Politik bukan soal itu," katanya.
Pewarta : Aris Wasita
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
14 pengusaha - tokoh nasional jadi Dewan Penyantun Universitas Negeri Semarang
08 August 2024 21:30 WIB
Indonesia, Japan plan to accelerate energy transition at IPEF meeting
15 November 2023 15:50 WIB, 2023
Airlangga : Berpolitik jangan bikin tegang tapi kebahagiaan masyarakat
28 April 2023 20:53 WIB, 2023
Terpopuler - Hukum dan Kriminal
Lihat Juga
Kos-kosan di Kelurahan Mewek Purbalingga jadi lokasi prostitusi daring, polisi tangkap dua orang
13 November 2024 15:16 WIB